Tag: MK
-
MK Tolak Uji Materi UU Polri, Anggap Polisi Butuh Diskresi
by
in BeritaMahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Pasal ini mengatur soal diskresi polisi, yang mana petugas bisa bertindak menurut penilaiannya sendiri. “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 84/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang…
-
MK Minta Pemerintah dan DPR Buktikan Bentuk Partisipasi Publik pada UU TNI
by
in BeritaMahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah dan DPR RI memberikan bukti konkret mengenai bentuk partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Wakil Ketua MK Saldi Isra pada sidang pemeriksaan lanjutan uji formal UU TNI di Jakarta, Senin (23/6/2025), mengatakan…
-
DPR Minta MK Tolak Gugatan Uji Formil UU TNI
by
in BeritaKetua Komisi bidang pertahanan DPR Utut Adianto meminta Mahkamah Konstitusi untuk tak menerima gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Gugatan UU TNI itu diajukan mahasiswa lintas kampus dan koalisi masyarakat sipil. Dia mengatakan, para pemohon tak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan ini. Sebab, para pemohon tak memiliki…
-
Ketua LPRI Gugat UU Pilkada di MK setelah Terjerat Kasus Pidana Pemilu
by
in BeritaKetua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD LPRI) Kalimantan Selatan Syarifah Hayana mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Syarifah melakukan uji materi setelah terjerat kasus pidana pemilu saat LPRI, lembaga swadaya masyarakat yang dia wakili, menjadi…
-
Alasan MK Perintahkan Gratiskan SD-SMP Swasta
by
in BeritaMahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah pusat dan daerah menggratiskan pendidikan dasar pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat baik di sekolah negeri maupun swasta. Alasannya, MK menilai bahwa mengratiskan biaya hanya untuk sekolah negeri akan menimbulkan kesenjangan akses pendidikan bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta. MK menyatakan frasa “wajib belajar minimal pada…