Anggota Komisi C DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth mencatat, pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) dj Jakarta belum optimal.
Ada dua masalah yang menjadi penyebab, pertama buruknya komunikasi manajemen RSUD kepada pasien dan kedua, kurangnya sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga medis yang menangani perawatan.
Hal itu disampaikan Kenneth usai rapat kerja Komisi C DPRD DKI bersama Dinas Kesehatan DKI dan para direktur utama (dirut) RSUD.
“Kemarin saya menemukan bahwasannya sumber daya manusianya kurang. Jadi kalau memang kurang orang, itu akan berdampak terhadap pelayanan. Terus, komunikasinya juga jelek. Jadi kita lihat calon-calon pasien menumpuk tapi tidak ada komunikasi,” kata Kenneth di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
Kenneth pun melihat, ada lemah respons dari petugas RSUD terhadap pasien yang tengah menunggu perawatan di IGD maupun ruang rawat. Tak jarang, mereka ditelantarkan di ruang tunggu tanpa penjelasan lebih lanjut.
“Masyarakat ditaruh di ruang transit untuk menunggu kamar atau menunggu ruang IGD. Dari pihak rumah sakit tidak menjelaskan ini ruang apa,” kritik dia.
“Makanya kadang-kadang suka ada komplain, masyarakat merasa ditelantarkan. Coba lah untuk jujur, ngomong apa adanya. Terus masyarakat juga harus diedukasi dengan baik,” imbuh dia.
Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan, jika manajemen RSUD kekurangan tenaga medis untuk menangani pasien, mereka melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan berdiskusi dengan DPRD untuk mencari jalan keluar.
“Kemarin di RSUD Cengkareng saya melihat dari sumber daya manusia sangat kurang. Jadi kalau memang butuh, tambah. Pokoknya penekanan saya, saya garisbawahi, masyarakat ini jangan menjadi korban karena permasalahan internal,” tegas dia.
Kenneth pun mendesak Dinas Kesehatan Jakarta lebih responsif dalam melakukan evaluasi kinerja RSUD-RSUD. Jika dinilai tak becus, diusulkan untuk mutasi terhadap para direktur utama RSUD dari .
“Nanti kalau memang begini terus kan, pasti kan kita bisa merekomendasikan, mungkin ada rotasi dan lain-lain, kan boleh. Kita rekomendasi kepada gubernur, supaya diganti orangnya dirotasi atau apa,” tegasnya menutup.