Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) mempercepat penanganan rehabilitasi/renovasi sarana prasarana program Sekolah Rakyat Tahap I. Sebanyak 63 lokasi Sekolah Rakyat telah memulai pekerjaan renovasi ringan hingga sedang (non struktural), dengan progres fisik 11,48 persen hingga 29 Mei 2025.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pekerjaan renovasi bangunan eksisting untuk Sekolah Rakyat tahap I dijadwalkan rampung pada Juli 2025 dan mulai beroperasi. Adapun penanganan Sekolah Rakyat Tahap I ini terdiri dari Tahap I dan Tahap I-B, dengan total 100 sekolah di seluruh Tanah Air.
“Tahap I maupun Tahap I-B ini di beberapa tempat bersifat sementara, karena belum menampung semua untuk SD, SMP, atau SMA, tergantung kebutuhan Pemerintah Daerah setempat. Nanti di bulan Juli 2026, para siswa ini dipindahkan ke Sekolah Rakyat yang dibangun pada Tahap II,” kata Dody, Jumat (30/5/2025).
Penanganan infrastruktur Sekolah Rakyat Tahap I maupun Tahap II bersumber dari APBN dengan anggaran sekitar Rp 10 triliun pada 2025.
Penanganan Sekolah Rakyat Tahap I meliputi pekerjaan renovasi/rehabilitasi bangunan eksisting seperti perbaikan dinding, lantai, plafon, penyediaan air bersih dan sanitasi hingga penyediaan meubelair. Sementara penanganan Tahap II yang ditargetkan selesai tahun 2026 berupa pembangunan sekolah baru.
“Kita sudah memverifikasi 224 lokasi usulan Tahap II, di mana 37 sudah disetujui, 69 belum disetujui. Antara lain karena sertifikat lahan belum lengkap, dan 116 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan,” jelas Dody.
“Untuk yang tidak disetujui, kami akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang lebih sesuai,” dia menambahkan.
Sementara untuk 63 Sekolah Rakyat Tahap I yang telah mulai ditangani tersebar di Aceh (2), Sumatera Utara (3), Riau (1), Sumatera Barat (3), Jambi (1), Bengkulu (1), Sumatera Selatan (2), Jakarta (3), Jawa Barat (10), Jawa Tengah (7), DIY (2), Jawa Timur (12).
Kemudian, Bali (1), NTB (1), NTT (1), Kalimantan Selatan (2), Sulawesi Utara (2), Sulawesi Tengah (1), Sulawesi Selatan (4), Sulawesi Tenggara (1), Maluku Utara (2), dan Papua (1).
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan mulai mengoperasikan Sekolah Rakyat pada Juli 2025 mendatang. Sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu hingga miskin ekstrem.
Prabowo menargetkan, 200 sekolah rakyat bisa dibangun tahun ini. Namun, infrastruktur sekolah rakyat yang siap pakai untuk tahun ajaran baru 2025-2026 ini, baru sekitar 63-64 titik. Meski begitu, jumlah ini melebihi target Prabowo yang semula hanya berencana meresmikan 53 sekolah rakyat sebelum memasuki tahun ajaran baru.
“Sampai dengan 12 Mei kemarin, kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan Juli ini. Insya Allah pertengahan Juli atau Juli akan sudah dimulai. Sisanya akan bertahap pada tahun berikutnya,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kemensos, Agus Zainal Arifin beberapa waktu lalu.