Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi bayang-bayang bagi dunia ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Terhitung sejak Januari hingga Juni 2025, setidaknya 2.495 pekerja di wilayah DIY harus kehilangan pekerjaannya, dengan Kabupaten Sleman menjadi wilayah paling terdampak.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, R. Darmawan mengatakan, secara rinci Sleman menyumbang 1.940 kasus PHK, diikuti oleh Bantul (360), Kota Yogyakarta (123), Kulon Progo (32), dan Gunungkidul (29). Sementara itu, DIY secara keseluruhan mencatatkan 11 kasus PHK skala provinsi.
Angka ini memberikan gambaran bahwa kawasan urban seperti Sleman dan Bantul menjadi episentrum pergeseran pasar kerja. Di balik angka-angka itu, terdapat ribuan cerita pekerja yang kini tengah mencari pijakan yang baru untuk menopang ekonomi keluarga mereka.
Meski demikian, Disnakertrans DIY mengklaim bahwa kondisi ketenagakerjaan DIY secara umum menunjukkan arah yang membaik. Hal ini tercermin dalam data yang disampaikan oleh Elly Supriyanti Ks, Kepala Bidang Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, PKK, dan Transmigrasi Disnakertrans DIY.
Menurutnya, hingga 2024, jumlah penduduk usia kerja di DIY mencapai 3,02 juta orang, meningkat 25,13 ribu dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja meningkat 1,79% menjadi 2,26 juta orang, yang terdiri dari 2,18 juta orang bekerja dan 78,67 ribu pengangguran.
“Jumlah pengangguran justru mengalami penurunan sebanyak 3,32 ribu orang, atau turun sebesar 4,05%,” jelas Elly.
Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY juga meningkat dari 74,08% di tahun 2023 menjadi 74,78% pada tahun 2024. Kenaikan signifikan terlihat pada TPAK perempuan, yang melonjak 1,84 poin menjadi 66,59% menandakan semakin besarnya peran perempuan dalam dunia kerja.
Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi menilai bahwa dinamika pasar tenaga kerja di DIY masih fluktuatif namun menunjukkan sinyal pemulihan. Ia menjelaskan, meskipun angka PHK cukup tinggi di beberapa kabupaten, tetapi peningkatan jumlah penduduk bekerja dan menurunnya pengangguran menunjukkan bahwa pasar kerja mampu menyerap tenaga kerja baru dengan cukup baik.
“PHK bisa terjadi karena banyak faktor, termasuk restrukturisasi industri dan penyesuaian pasar. Tapi penting dicatat bahwa jumlah orang yang bekerja juga meningkat. Artinya, lapangan kerja tetap tercipta,” ujar Aria.
Ia menambahkan, DIY juga tengah mendorong penguatan sektor informal dan UMKM sebagai alternatif daya serap tenaga kerja. Sejumlah program pelatihan, penempatan kerja, dan pendampingan usaha terus digencarkan.
Walau terjadi 2.495 kasus PHK dalam enam bulan pertama 2025, kondisi ketenagakerjaan di DIY cenderung membaik. Jumlah penduduk yang bekerja meningkat, pengangguran menurun, dan partisipasi angkatan kerja terutama perempuan semakin kuat.
“Hal Ini menunjukkan bahwa meski masih dihadapkan tantangan, pasar kerja DIY mulai bangkit dan beradaptasi,” pungkasnya.