Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pengesahan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) di Jakarta harus dipercepat. Hal ini mengingat pembahasan Raperda KTR yang telah berlangsung cukup lama.
“YLKI meminta Perda KTR yang saat ini dibentuk pansus dapat segera disahkan di tahun 2025, mengingat perda ini sudah cukup lama dan belum juga disahkan,” kata Ketua YLKI, Niti Emiliana dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/6/2025).
Niti menyebutkan, Jakarta sebagai kota metropolitan yang belum mempunyai Perda KTR, tentu menjadi rapor merah soal perlindungan konsumen terhadap kesehatan akibat dari paparan asap rokok orang lain.
“YLKI meminta Perda KTR memuat substansi yang lebih komprehensif dan memperkuat upaya perlindungan konsumen akibat paparan asap rokok perokok aktif kepada orang di sekitarnya terutama lansia, ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” katanya, seperti dikutip dari Antara.Ia juga menyebutkan Pemprov Jakarta harus menghadirkan peraturan yang dapat melindungi kesehatan konsumen.
“Sebagai kota global, Jakarta bisa mencontoh Singapura bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok yang baik,” katanya.
Niti menyebutkan, Perda KTR merupakan mandatori dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan pemerintah kota membuat dan mengimplementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
“Sesuai dengan tema HUT Ke-498, ‘Jakarta Kota Global dan Berbudaya’ maka pengesahan Perda KTR dapat mengubah budaya masyarakat Jakarta yang lebih sehat dan bebas dari asap rokok di tempat umum,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan ambisinya menjadikan provinsi yang dipimpinnya itu masuk dalam top 50 kota besar dunia. Hal itu menjadi semangat dalam merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta.
“Kini di usianya hampir mencapai 500 tahun, Jakarta akan meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya di panggung dunia. Upaya besar sedang diarahkan untuk mengantarkan Jakarta masuk top 50 kota besar dunia,” tutur Pramono Anung di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2025).
Menurut Pramono, sebagai bagian dari langkah strategis tersebut, Pemprov Jakarta telah menetapkan visi pembangunan 2025-2029, yaitu Jakarta kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya.
“Sebuah visi yang menjadi arah kebijakan menyeluruh dan terukur tanpa meninggalkan akan budaya dan jati dirinya,” jelas dia.
Perayaan HUT ke-498 Jakarta mengusung tema “Jakarta Kota Global dan Berbudaya”. Pramono mengatakan, hal tersebut mencerminkan komitmen bahwa pertumbuhan dan transformasi Jakarta sebagai kota global, selalu berjalan beriringan dengan pelestarian budaya dan kearifan lokal.
“Budaya menjadi penanda kekhasan Jakarta, sekaligus daya tarik dalam memperkenalkan wajah Indonesia kepada dunia. Semangat berkolaborasi, gotong-royong, toleransi, inklusivitas, menjadi nilai hidup yang membentuk karakter serta modal bagi Jakarta untuk terus tumbuh dan berkembang menuju kota global yang berkelanjutan,” ungkap Pramono.
Sebagai wujud komitmen tersebut, lanjut Pramono, pihaknya telah mencanangkan berbagai inisiatif sebagai bagian dari pelestarian budaya, seperti dengan menghidupkan kembali kawasan Blok M melalui program Blok M Rasa Jakarta Citra ASEAN demi mendorong revitalisasi dan rebranding terminal sebagai ruang yang memadukan fungsi perbelanjaan, hiburan, budaya, dan kolaboratif kreatif.
“Kami juga menginisiasi rangkaian Route to Jakarta 500 dengan mengaktifkan kembali ruang sejarah, seperti Kota Tua sebagai panggung ekspresi budaya. Melaksanakan program Betawi Bangkit Jakarta Berbudaya untuk meningkatkan pariwisata melalui promosi dan mengembangkan ekosistem budaya Betawi, peluncuran Jakarta Tourist Pass, penonjolan tema serta ikon Betawi di berbagai sudut Jakarta,” jelasnya.
Pramono Anung menyatakan, sejak awal masa tugas sebagai gubernur Jakarta bersama wakilnya yakni Rano Karno alias Si Doel, dia telah berkomitmen menghadirkan perubahan nyata melalui program-program prioritas yang berdampak bagi warga.
“Fokus pembangunan terletak dalam tiga hal, yaitu membangun Jakarta dari bawah secara partisipatif, menyempurnakan program-program yang telah berjalan, serta merespons aspirasi warga terhadap persoalan kota,” ucap Pramono menandaskan.