Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) di Papua agar mempercepat penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) dan memperkuat pelaksanaan program-program pembangunan nasional di wilayah tersebut. Ia menegaskan, keterlambatan penyaluran dana Otsus dapat menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah.
Dalam rapat koordinasi bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Ribka meminta para kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap proses percepatan penyaluran dana Otsus, termasuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi.
“Kami akan lihat kira-kira penyumbatannya di mana. Apakah ada di tingkat pusat atau keterlambatan dari daerah yang menyebabkan sehingga dana otonomi khusus ini tidak cepat turun ke daerah atau turun ke masyarakat. Untuk [itu] dilakukanlah percepatan-percepatan pembangunan di daerah,” ujarnya di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (24/6/2025).Ribka menekankan bahwa pembangunan di Papua harus selaras dengan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan, keberhasilan sejumlah program memerlukan dukungan penuh dari kepala daerah, khususnya terkait kesiapan lahan dan koordinasi lintas sektor. Beberapa program yang dimaksud di antaranya pembangunan 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, dan program Sekolah Rakyat.
“Kemudian nanti program ini akan dibiayai seluruhnya oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Pendidikan. Ini beberapa yang harus kita percepat,” jelas Ribka.
Selain itu, Ribka juga menekankan pentingnya peran Papua dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau kita tetap (memberikan) kontribusi yang baik, itu pasti akan mempengaruhi persentase secara nasional,” ucapnya.
Dalam arahannya, Ribka juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis riset sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua. Ia menilai integrasi riset di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan merupakan kunci untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia juga menegaskan, para kepala daerah harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat dalam mengelola perubahan serta mengawal implementasi program prioritas.
“Sedikit demi sedikit kita kerjakan tetapi akan memberikan kontribusi yang besar. Sesungguhnya progres perubahan yang dilakukan itu tidak langsung besar. Dari sebuah langkah yang kecil itu akan membuat perubahan yang besar,” tandasnya.
Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Akmal Malik, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Nasrun, serta enam perwakilan BP3OKP dari seluruh wilayah Papua, yaitu Albert Yoku (Papua), Otto Ihalauw (Papua Barat Daya), Hantor Matuan (Papua Pegunungan), Yoseph Yanawo Wolmen (Papua Selatan), Pietrus Waine (Papua Tengah), dan Irene Manibuy (Papua Barat).