Tag: Pemerintah
-
Pemerintah Lempar Kode Insentif Mobil Listrik CBU Berakhir Tahun Ini
by
in BeritaInsentif untuk mobil listrik yang diimpor secara utuh, alias CBU kemungkinan besar akan berakhir pada tahun ini. Hal tersebut, ditegaskan langsung oleh Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono. Pasalnya, menurut Mahardi, hingga saat ini belum ada pembahasan lanjutan terkait pemberian insentif untuk roda empat bertenaga baterai yang belum…
-
Menag Nasaruddin Umar: Pemerintah Akan Bangun Gedung Ikonik 40 Lantai untuk Pusat Pengelolaan Dana Umat
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan pemerintah merencanakan pembangunan gedung ikonik 40 lantai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Gedung ini akan difungsikan sebagai Pusat Pengelolaan Dana Umat yang menampung lembaga zakat, wakaf, keuangan syariah, hingga produk halal. Nasaruddin Umar menyampaikan gagasan tersebut berawal dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap potensi dana umat yang…
-
Utang Pemerintah dan Sinyal Kegagalan Sistemik
by
in BeritaPEMERINTAH bersiap menerbitkan surat utang baru. Kali ini bukan obligasi bernilai rupiah, melainkan dolar Australia. Karena itu pula semenjak bulan lalu, para pejabat bolak-balik bertemu dengan investor maupun perwakilan pemerintah Australia, yang bakal menyerap surat utang baru: Kangaroo Bonds. Kangaroo Bonds menjadi cara terkini pemerintah berutang pada pemodal asing. Sebelumnya, sudah banyak surat utang berdenominasi…
-
Pemerintah Canangkan Gerakan Industri Masuk Desa
by
in BeritaPemerintah telah mencanangkan gerakan industri masuk desa. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza. Faisol menjelaskan gerakan tersebut salah satunya meliputi bengkel milik rakyat diubah menjadi bengkel produksi alat-alat pertanian. “Kami mencatat ada sekitar 48 ribu bengkel di pedesaan. Jika mereka memproduksi alat pertanian, maka semua kebutuhan pertanian bisa tercukupi,” ujar Faisol dikutip…
-
Ketua DPR Puan Maharani Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Transportasi
by
in BeritaKetua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendesak pemerintah mengevaluasi sistem pengelolaan transportasi. Desakan ini terlontar usai Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam, 2 Juli 2025. “Kami berharap kepada seluruh pemangku kepentingan untuk bisa tetap memperbaiki tata kelola transportasi yang ada sehingga (memastikan) keselamatan dari seluruh…
-
MA Batalkan Aturan Ekspor Pasir Laut, Pemerintah Diminta Segera Cabut PP 26/2023
by
in BeritaMahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam putusannya, MA menyatakan sejumlah pasal dalam regulasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 56. “Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Muhammad Taufiq. Menyatakan Pasal 10…
-
MK Minta Pemerintah dan DPR Buktikan Bentuk Partisipasi Publik pada UU TNI
by
in BeritaMahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah dan DPR RI memberikan bukti konkret mengenai bentuk partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Wakil Ketua MK Saldi Isra pada sidang pemeriksaan lanjutan uji formal UU TNI di Jakarta, Senin (23/6/2025), mengatakan…
-
BSU 2025: Cara Cek Status dan Syarat Penerima Rp600 Ribu
Kabar baik bagi para pekerja di Indonesia! Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2025. Bantuan sebesar Rp600.000,- ini ditujukan untuk membantu meringankan beban ekonomi para pekerja yang memenuhi persyaratan. Anggaran untuk BSU 2025 telah dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pencairan BSU 2025 ditargetkan pada bulan Juni ini. Para…
-
Kumpulan Hoaks BLT Pemerintah yang Beredar, Simak Daftarnya
by
in BeritaDi tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah menjadi harapan bagi banyak masyarakat. Namun, ironisnya, momen ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Informasi hoaks terkait BLT ini dapat menyesatkan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan. Liputan6.com telah merangkum berbagai hoaks terkait BLT yang…
-
Alasan Pemerintah Tak Batasi Kuota Impor Sapi: Biar Pemainnya Bukan Itu-itu Saja
by
in BeritaPemerintah memutuskan tidak lagi membatasi kuota impor sapi hidup. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan kebijakan itu dilakukan agar kuota impor tidak hanya dinikmati oleh segelintir importir. “Jangan sampai yang dapat itu dia lagi, dia lagi. Kita tidak mau,” kata Sudaryono di gedung Kementerian Pertanian, Selasa, 17 Juni 2025. Sudaryono mengatakan kebijakan itu dilakukan sebagai wujud…
-
Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Mediasi Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut
by
in BeritaAnggota Komisi II DPR, Agustina Mangade, menilai pemerintah pusat perlu segera turun tangan memediasi sengketa batas wilayah antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Perselisihan ini mencakup empat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar. Sengketa muncul setelah Pemerintah Provinsi Aceh menolak hasil verifikasi terbaru dari Kementerian…
-
Romy Soekarno Desak Pemerintah Tinjau Ulang Status Empat Pulau yang Diklaim Sumatera Utara
by
in BeritaAnggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan , Romy Soekarno menyatakan keprihatinan dan menyerukan pemerintah pusat untuk segera meninjau ulang keputusan mengenai status empat pulau–Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek– yang selama ini secara historis dan administratif merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. “Saya sangat menyesalkan terbitnya…
-
Bantuan 10 Ribu Ton ke Palestina Diambil dari Cadangan Beras Pemerintah
by
in BeritaPemerintah Indonesia akan mengirim 10 ribu ton beras sebagai bantuan ke Palestina dalam waktu dekat ini. Nantinya, alokasinya akan mengambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menyepakati alokasi 10 ribu ton…
-
Sekjen APNI Bersuara Usai Pemerintah Cabut IUP 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat
by
in BeritaPT Gag Nikel tidak masuk dalam 4 perusahaan yang dicabut izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah. Menanggapi hal itu, Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, PT Gag Nikel telah memenuhi seluruh persyaratan legal dan teknis sebagai perusahaan tambang di Pulau Gag, Raja Ampat. “PT Gag merupakan anggota APNI yang telah mendapatkan…
-
Pemerintah Diminta Tegas Tindak Tambang di Raja Ampat
by
in BeritaDirektur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar meminta pemerintah tegas dalam melihat persoalan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, tak sebatas klaim perusahaan menjalankan prinsip Environmental, Social, Governance (ESG). Bisman menyampaikan langkah penghentian sementara operasional tambang nikel di Raja Ampat merupakan tindakan tepat. Tapi, perlu…
-
Apa Harapan Pemerintah di Pemberian Diskon Tiket Kereta, Pesawat, hingga Kapal?
by
in BeritaMenteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengklaim diskon tarif sektor transportasi merupakan kebijakan tepat untuk menjaga daya tahan ekonomi dan stabilitas nasional. Ia pun berharap masyarakat bisa memanfaatkan stimulus yang berupa diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tiket pesawat berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sebesar 6 persen, dan diskon tarif angkutan laut…
-
Cerita Menteri PU soal Banyak Swasta Kapok Kerja Sama dengan Pemerintah
by
in BeritaMenteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo membeberkan perihal tak sedikit pihak swasta yang merasa jera untuk kembali berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dia mengaku memperoleh informasi itu dari Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Donny Rahajoe. “Saya…
-
Adian Napitupulu Sebut PDIP Masih Dipercaya Rakyat: Ini Bukti Konsistensi Perjuangan
by
in BeritaKetua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, menanggapi hasil survei terbaru dari Indonesia Political Option (IPO) yang menempatkan partainya sebagai partai terpopuler. Adapun, hasil survei IPO yang melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,90 persen dan tingkat akurasi 95 persen itu, menempatkan PDIP di posisi teratas dengan popularitas 94 persen. Menurut Adian, ini adalah…
-
Gelombang Baru Covid-19, DPR Minta Pemerintah Perkuat Sistem Pelacakan
by
in BeritaAnggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengingatkan segenap masyarakat Indonesia agar mewaspadai penularan COVID-19, antara lain dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). “Masyarakat harus tetap waspada, apalagi di negara tetangga, jumlah kasus COVID-19 mengalami kenaikan,” kata Arzeti dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (4/6), seperti dilansir Antara. Ia lalu menyampaikan protokol kesehatan yang…
-
PGI Minta Cara Dialog dan Pendekatan Damai untuk Papua
by
in BeritaPersekutuan Gereja Indonesia (PGI) menekankan pentingnya jalan damai dan dialog dalam menyelesaikan konflik yang terus berlangsung di Papua. PGI menyerukan semua pihak untuk menghindari kekerasan dan duduk bersama sebagai sesama anak bangsa. “Kekerasan itu akan selalu melahirkan kekerasan, ini yang disebut sebagai lingkaran kekerasan. Jadi, sebagai bagian yang sama dari Warga Negara Indonesia, PGI berharap…