Tag: Pemerintah
-
BSU 2025: Cara Cek Status dan Syarat Penerima Rp600 Ribu
Kabar baik bagi para pekerja di Indonesia! Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2025. Bantuan sebesar Rp600.000,- ini ditujukan untuk membantu meringankan beban ekonomi para pekerja yang memenuhi persyaratan. Anggaran untuk BSU 2025 telah dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pencairan BSU 2025 ditargetkan pada bulan Juni ini. Para…
-
Kumpulan Hoaks BLT Pemerintah yang Beredar, Simak Daftarnya
by
in BeritaDi tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah menjadi harapan bagi banyak masyarakat. Namun, ironisnya, momen ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Informasi hoaks terkait BLT ini dapat menyesatkan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan. Liputan6.com telah merangkum berbagai hoaks terkait BLT yang…
-
Alasan Pemerintah Tak Batasi Kuota Impor Sapi: Biar Pemainnya Bukan Itu-itu Saja
by
in BeritaPemerintah memutuskan tidak lagi membatasi kuota impor sapi hidup. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan kebijakan itu dilakukan agar kuota impor tidak hanya dinikmati oleh segelintir importir. “Jangan sampai yang dapat itu dia lagi, dia lagi. Kita tidak mau,” kata Sudaryono di gedung Kementerian Pertanian, Selasa, 17 Juni 2025. Sudaryono mengatakan kebijakan itu dilakukan sebagai wujud…
-
Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Mediasi Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut
by
in BeritaAnggota Komisi II DPR, Agustina Mangade, menilai pemerintah pusat perlu segera turun tangan memediasi sengketa batas wilayah antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Perselisihan ini mencakup empat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar. Sengketa muncul setelah Pemerintah Provinsi Aceh menolak hasil verifikasi terbaru dari Kementerian…
-
Romy Soekarno Desak Pemerintah Tinjau Ulang Status Empat Pulau yang Diklaim Sumatera Utara
by
in BeritaAnggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan , Romy Soekarno menyatakan keprihatinan dan menyerukan pemerintah pusat untuk segera meninjau ulang keputusan mengenai status empat pulau–Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek– yang selama ini secara historis dan administratif merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. “Saya sangat menyesalkan terbitnya…
-
Bantuan 10 Ribu Ton ke Palestina Diambil dari Cadangan Beras Pemerintah
by
in BeritaPemerintah Indonesia akan mengirim 10 ribu ton beras sebagai bantuan ke Palestina dalam waktu dekat ini. Nantinya, alokasinya akan mengambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menyepakati alokasi 10 ribu ton…
-
Sekjen APNI Bersuara Usai Pemerintah Cabut IUP 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat
by
in BeritaPT Gag Nikel tidak masuk dalam 4 perusahaan yang dicabut izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah. Menanggapi hal itu, Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, PT Gag Nikel telah memenuhi seluruh persyaratan legal dan teknis sebagai perusahaan tambang di Pulau Gag, Raja Ampat. “PT Gag merupakan anggota APNI yang telah mendapatkan…
-
Pemerintah Diminta Tegas Tindak Tambang di Raja Ampat
by
in BeritaDirektur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar meminta pemerintah tegas dalam melihat persoalan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, tak sebatas klaim perusahaan menjalankan prinsip Environmental, Social, Governance (ESG). Bisman menyampaikan langkah penghentian sementara operasional tambang nikel di Raja Ampat merupakan tindakan tepat. Tapi, perlu…
-
Apa Harapan Pemerintah di Pemberian Diskon Tiket Kereta, Pesawat, hingga Kapal?
by
in BeritaMenteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengklaim diskon tarif sektor transportasi merupakan kebijakan tepat untuk menjaga daya tahan ekonomi dan stabilitas nasional. Ia pun berharap masyarakat bisa memanfaatkan stimulus yang berupa diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tiket pesawat berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sebesar 6 persen, dan diskon tarif angkutan laut…
-
Cerita Menteri PU soal Banyak Swasta Kapok Kerja Sama dengan Pemerintah
by
in BeritaMenteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo membeberkan perihal tak sedikit pihak swasta yang merasa jera untuk kembali berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dia mengaku memperoleh informasi itu dari Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Donny Rahajoe. “Saya…
-
Adian Napitupulu Sebut PDIP Masih Dipercaya Rakyat: Ini Bukti Konsistensi Perjuangan
by
in BeritaKetua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, menanggapi hasil survei terbaru dari Indonesia Political Option (IPO) yang menempatkan partainya sebagai partai terpopuler. Adapun, hasil survei IPO yang melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,90 persen dan tingkat akurasi 95 persen itu, menempatkan PDIP di posisi teratas dengan popularitas 94 persen. Menurut Adian, ini adalah…
-
Gelombang Baru Covid-19, DPR Minta Pemerintah Perkuat Sistem Pelacakan
by
in BeritaAnggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengingatkan segenap masyarakat Indonesia agar mewaspadai penularan COVID-19, antara lain dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). “Masyarakat harus tetap waspada, apalagi di negara tetangga, jumlah kasus COVID-19 mengalami kenaikan,” kata Arzeti dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (4/6), seperti dilansir Antara. Ia lalu menyampaikan protokol kesehatan yang…
-
PGI Minta Cara Dialog dan Pendekatan Damai untuk Papua
by
in BeritaPersekutuan Gereja Indonesia (PGI) menekankan pentingnya jalan damai dan dialog dalam menyelesaikan konflik yang terus berlangsung di Papua. PGI menyerukan semua pihak untuk menghindari kekerasan dan duduk bersama sebagai sesama anak bangsa. “Kekerasan itu akan selalu melahirkan kekerasan, ini yang disebut sebagai lingkaran kekerasan. Jadi, sebagai bagian yang sama dari Warga Negara Indonesia, PGI berharap…
-
Puan Soroti Pembacokan Jaksa oleh Anggota Ormas, Tegaskan Tak Boleh Ada Intimidasi
by
in BeritaMenanggapi upaya penertiban ormas yang bermasalah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik sinergi antara TNI dan Polri. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat berjalan efektif asalkan tidak melanggar koridor hukum dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. “Selama sinergi itu bisa dilakukan secara bersama, dan untuk kebaikan bersama dan sesuai aturan, ya silakan saja,” kata…
-
Bansos Tahap II Cair Akhir Mei. Bagaimana Cek Status Penerima?
by
in BeritaKementerian Sosial akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap II pada akhir Mei 2025. Bantuan yang akan disalurkan mencakup Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Semua siap disalurkan,” kata Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian Sosial, Andy Kurniawan dalam keterangan tertulis pada Rabu, 28 Mei 2025. …
-
Bahlil: Perjanjian Paris Tak Lagi Menjadi Komitmen Bersama
by
in BeritaMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, Paris Agreement atau Perjanjian Paris tak lagi menjadi komitmen bersama. Negara inisiator kesepakatan global untuk menurunkan emisi karbon, ujar dia, justru telah menarik diri. “Dunia sekarang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Komitmen Paris Agreement terhadap transisi energi mulai ke sini tidak lagi menjadi hal yang…
-
Indonesia Dorong Resolusi Damai untuk Atasi Krisis Myanmar di KTT ASEAN
by
in BeritaMenteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Pemerintah Indonesia mendorong langkah konkret untuk menyelesaikan krisis Myanmar pada sesi retret Konferensi Tingkat Tinggi ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Senin, 26 Mei 2025. “Ini dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada di sana dan juga bagaimana kawasan ini, bagaimana ASEAN ini menghadapi situasi perubahan, situasi geo-ekonomi…
-
Alasan Asosiasi Pilot Garuda Minta Pemerintah Evaluasi Manajemen Perusahaan
by
in BeritaAsosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) meminta Presiden Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta pemegang saham segera mengevaluasi kinerja manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. “Hal ini penting untuk segera dilakukan, demi menjaga keberlangsungan bisnis Garuda Indonesia dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan (safety) dan pelayanan terbaik kepada pelanggan,” ujar Presiden APG Ruli Wijaya saat konferensi…
-
Berbagai Tanggapan atas Usulan Dana Bantuan Partai Politik
by
in BeritaUsulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto untuk memberikan dana subsidi lebih besar bagi partai politik menuai berbagai tanggapan. Ada yang setuju namun ada pula yang mengkhawatirkan pemberian dana subsidi itu bisa menggerus kocek negara. Sebelumnya, Fitroh merekomendasikan pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan bagi partai politik dengan alasan biaya politik yang mahal. Dia…
-
Soal Usia Pensiun ASN, Istana: Perlu Dipertimbangkan Aspek Regenerasi
by
in BeritaKepala Kantor Komunikasi Kepresidenanan Hasan Nasbi mengatakan, ada banyak pertimbangan untuk memperpanjang batas usia pensiun aparatur sipil negara. Usulan dari Korpri itu perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek seperti kaderisasi dan regenerasi. “Sebab, ke depan tentu pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru aparatur sipil negara yang mumpuni dalam memimpin dan mengurus negara ini,” kata dia di kantornya,…