Tag: Hukum
-
ICJR: KUHAP Harus Atur Teknis Hukum Acara Pidana
by
in BeritaPeneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, mengkritik usulan Ketua Mahkamah Agung Sunarto untuk menyerahkan aturan teknis tentang proses hukum acara dalam revisi KUHAP, seperti penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan pada masing-masing lembaga penegak hukum. Menurut dia, aturan teknis tentang hukum acara harus diatur secara rigid dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk…
-
Menyambut Idul Adha, Ini Bacaan Doa Saat Menyembelih Hewan Kurban
by
in TipsIdul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah dalam kalender Hijriah. Perayaannya diawali dengan pelaksanaan shalat Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan qurban sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT. Ibadah kurban memiliki hukum sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Namun, menurut sebagian ulama,…
-
Polda Metro Jaya Tangguhkan Penahanan 16 Mahasiswa Trisakti, Proses Hukum Tetap Berjalan
by
in BeritaPolda Metro Jaya menangguhkan penahanan 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang sempat diamankan usai unjuk rasa berakhir ricuh di Balai Kota Jakarta. Penangguhan penahanan itu dibenarkan oleh Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak. Dia menerangkan, penangguhan dilakukan setelah penyidik mengabulkan permintaan dari kuasa hukum masing-masing mahasiswa. Dia menyebut, pertimbangan penyidik menerima penangguhan yaitu para…
-
Kementerian Hukum Gelar Rapat Bersama Perwakilan Masyarakat Sipil, Dengar Masukan Terkait RUU KUHAP
by
in BeritaPartisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHAP) memiliki peran yang strategis untuk memastikan bahwa rancangan peraturan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum melibatkan unsur tenaga ahli dalam menyusun rancangan peraturan ini. Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra mengatakan…
-
Menteri Meutya Hafid Berhentikan 2 Tersangka Kasus Korupsi PDNS
by
in BeritaKementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan berkomitmen mendukung Aparat Penegak Hukum dalam proses hukum yang tengah berlangsung terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). “Kementerian mendukung penuh proses hukum, dan kami segera membentuk tim evaluasi internal untuk melakukan pembenahan menyeluruh terkait tata kelola proyek pusat data,” ujar Meutya Hafid dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (22/5/2025).…