Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, menyampaikan keprihatinannya terhadap informasi mengenai aktivitas pertambangan nikel di Papua Barat Daya yang diduga berpotensi merusak ekosistem Raja Ampat.
“Raja Ampat adalah anugerah Tuhan untuk Indonesia, surga terakhir di dunia, dan wajah pariwisata Indonesia. Jadi harus kita jaga bersama,” ujar Zita dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Zita Anjani berharap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementrian Lingkungan Hidup memanggil pelaku usaha tambang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
“Pemerintahan saat ini sangat fokus dengan isu lingkungan. Kementerian terkait harus mengevaluasi dan mengambil keputusan yang benar-benar mencerminkan semangat perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” jelas Zita.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, serta pemerintah daerah Papua Barat Daya, untuk bersama-sama merumuskan langkah strategis yang dapat menjaga keberlanjutan kawasan Raja Ampat.
“Kami percaya bahwa pembangunan dan pelestarian bukan dua hal yang bertentangan. Dengan pendekatan lintas sektor dan kolaboratif, kita bisa memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan masa depan lingkungan,” tegasnya.
Zita juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, masyarakat sipil, akademisi, hingga media massa, untuk bersama-sama menjaga kelestarian Raja Ampat dan mendorong tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Raja Ampat bukan hanya milik Papua Barat, tapi milik kita semua, milik Indonesia, milik dunia. Mari kita jaga bersama-sama,” tutupnya.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, turut mengomentari dugaan eksploitasi tambang nikel yang membuat tagar Save Raja Ampat menggema di media sosial. Ia menyebut bahwa pihaknya tengah menyelidiki apa yang terjadi di wilayah di Provinsi Papua Barat Daya tersebut.
“Secepatnya kami akan ke sana. Atau paling tidak kami akan segerakan ambil langkah hukum terkait kegiatan di Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian kami,” kata Menteri Hanif di sela acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kuta, Bali, Kamis (5/6/2025).
“Insya Allah di waktu segera saya akan berkunjung ke Raja Ampat melihat langsung apa yang sudah digempar-gemparkan oleh media dan masyarakat,” ia menambahkan.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa meminta kawasan alam di Raja Ampat, dijaga. Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, kata dia, telah memanggil Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu ke Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025.
“Kami harap itu tidak dirusak. Itu benar-benar bisa dibiarkan seperti itu saja, dijaga sebagai warisan untuk anak cucu kita ke depan,” Wamenpar mengatakan, lapor Antara. Ni Luh menyebut, kawasan itu memiliki potensi wisata alam dan menarik kunjungan wisatawan berkualitas.
“Kami tidak melihat kuantitas, tapi wisatawan berkualitas. Tentu dengan harga yang mereka bayar, mereka ingin dapat pengalaman lebih berkualitas. Jadi kami mohon itu dijaga,” ucapnya.