PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) secara resmi menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Danantara terkait penyelesaian proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin.
Menurutnya, usulan restrukturisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu program kunci yang akan dijalankan PT KAI pada 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan proyek tanpa mengganggu operasional perusahaan secara keseluruhan.
Pernyataan Bobby Rasyidin ini menanggapi sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, mengenai tambahan beban keuangan dari proyek KCIC. Dalam pertemuan tersebut, Asep meminta manajemen KAI untuk memaparkan proposal restrukturisasi secara transparan.
Tujuannya agar beban utang ini tidak berdampak negatif pada kualitas layanan dan kenyamanan yang dirasakan publik.
“Jangan sampai gara-gara beban utang dampaknya justru mengorbankan kualitas layanan dan kenyamanan publik,” ujar Asep. Ia juga menekankan pentingnya efisiensi operasional di seluruh bagian KAI, termasuk anak perusahaannya, dikutip dari Antara, Jumat (22/8/2025).
Asep Wahyuwijaya menegaskan bahwa DPR perlu memahami secara utuh tantangan finansial yang dihadapi KAI. Pengetahuan ini penting untuk memastikan peta jalan perusahaan ke depan berjalan dengan baik dan tetap melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi.
Menurutnya, restrukturisasi harus dilakukan dengan cermat dan terencana agar citra KAI sebagai moda transportasi strategis tidak terganggu.
“Kinerja KAI sudah cukup bagus. Namun restrukturisasi finansial dan efisiensi operasional harus dilakukan dengan cermat agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal dan kinerja perusahaan berjalan dengan sehat,” kata Asep.
Meskipun KAI telah menunjukkan perbaikan layanan yang signifikan, tantangan finansial dari proyek kereta cepat tetap menjadi perhatian serius.
Asep mengingatkan bahwa transformasi pelayanan yang telah dinikmati masyarakat saat ini tidak boleh dikorbankan demi menanggung beban keuangan yang berat. Oleh karena itu, langkah restrukturisasi harus dilakukan dengan hati-hati.
Dalam upaya menjaga kualitas layanan, Asep menekankan bahwa restrukturisasi PT KAI tidak boleh merugikan masyarakat. Menurutnya, kemajuan yang telah dicapai KAI dalam mentransformasi pelayanan sudah sangat baik, di mana masyarakat kini merasakan kenyamanan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Namun, di sisi lain, Asep melihat bahwa kinerja bisnis perusahaan masih terbebani oleh masalah finansial yang perlu segera dicarikan solusinya.
Dengan kesediaan KAI untuk berkoordinasi dengan Danantara, diharapkan langkah restrukturisasi dapat segera dilaksanakan. Tujuan utamanya adalah menemukan titik temu yang memungkinkan proyek kereta cepat diselesaikan dengan baik, tanpa menimbulkan dampak negatif pada kualitas layanan KAI secara keseluruhan.
Sinergi antara manajemen KAI, DPR, dan pihak terkait seperti Danantara sangat krusial untuk memastikan masa depan KAI tetap sehat dan berkelanjutan.