Menjelang Hari Ulang Tahun ke-498 Jakarta pada 22 Juni 2025, geliat pembangunan di Ibu Kota semakin tampak nyata. Di balik berbagai proyek infrastruktur dan pelayanan publik yang terus berkembang, peran pajak daerah ternyata menjadi tulang punggung utama pendanaan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memanfaatkan dana pajak untuk membiayai program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Salah satu sektor yang paling nyata merasakan manfaat pajak daerah adalah transportasi. Pemprov DKI Jakarta membangun dan mengembangkan transportasi publik terintegrasi seperti MRT Jakarta dan Transjakarta, yang telah membantu mengurai kemacetan serta mempercepat mobilitas warga.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Morris Danny, menegaskan pentingnya kontribusi pajak dalam sektor ini.
“Masyarakat sering kali hanya melihat hasilnya saja. Tapi sebenarnya, hampir seluruh pembangunan transportasi publik di Jakarta dibiayai dari pajak yang dibayar oleh warga sendiri,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (3//6/2025).
Selain mengurangi kemacetan, sistem transportasi ini juga diharapkan mampu menurunkan tingkat polusi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat urban.
Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana pajak. Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) telah membuka akses pendidikan bagi ribuan siswa dan mahasiswa dari keluarga prasejahtera.
Di sektor kesehatan, pembangunan dan revitalisasi puskesmas, rumah sakit, serta penyediaan layanan kesehatan dasar juga dibiayai melalui penerimaan pajak daerah.
“Dana pajak tidak hanya digunakan untuk membangun gedung, tapi juga untuk memastikan bahwa layanan pendidikan dan kesehatan tetap berjalan secara berkelanjutan,” jelas Morris Danny.
Mengatasi persoalan lingkungan seperti banjir juga menjadi agenda utama Pemprov DKI Jakarta. Revitalisasi sungai, pembangunan waduk, serta sistem drainase cerdas menjadi fokus pembangunan jangka panjang.
Program-program ini membutuhkan pendanaan besar, yang sebagian besar berasal dari pajak daerah.
“Investasi lingkungan seperti pengelolaan air dan pengendalian banjir sangat vital bagi Jakarta. Tanpa pajak daerah, sulit rasanya mewujudkan infrastruktur yang mampu melindungi warga dari bencana musiman,” terang Morris Danny.
Langkah-langkah tersebut tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dalam menciptakan kota yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.
Pada tahun anggaran 2025, Pemprov DKI Jakarta menetapkan APBD sebesar Rp91,34 triliun. Sebanyak Rp81,7 triliun di antaranya berasal dari Pendapatan Daerah, dengan kontribusi terbesar dari pajak daerah. Sementara sisanya berasal dari pembiayaan sebesar Rp9,6 triliun.
Morris menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi warga sebagai pembayar pajak.
“Setiap rupiah yang dibayarkan adalah investasi. Kita kembalikan dalam bentuk layanan publik dan infrastruktur yang dinikmati bersama,” ucapnya.
Pemprov Jakarta juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Sistem digitalisasi pajak dan keterbukaan informasi diharapkan meningkatkan kepercayaan publik.
Pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tapi cerminan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Sebagaimana diungkapkan Morris Danny,
“Membayar pajak hari ini adalah meletakkan fondasi bagi Jakarta yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan.”