Sebelumnya diberitakan, Kementerian Luar Negeri RI mengungkapkan bahwa kasus WNI yang terancam eksekusi mati terus bertambah tiap tahunnya, kendati pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Data terbaru Kemlu RI, saat ini masih ada 157 WNI yang terancam hukuman mati di negeri orang.
Seratus lebih atau mayoritas WNI tersebut merupakan pekerja migran di Malaysia, sementara sisanya tersebar di Laos, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
“Kasus WNI terancam hukuman mati merupakan kasus prioritas dari Kemlu dan kita klasifikasikan sebagai high profile case,” kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) Judha Nugraha dalam pertemuan terbatas dengan sejumlah media, Rabu (23/4/2025) kemarin.
Dia menyebut, peredaran narkoba mendominasi kasus yang menghadapkan ratusan WNI itu pada ancaman hukuman mati, di samping juga ada kasus pembunuhan.
“Mostly banyak kasus terkait dengan kurir. Masalah apakah mereka sadar atau tidak tentu itu nanti dibuktikan di pengadilan. Namun kebanyakan mereka kurir, diminta untuk membawa barang, pengakuannya mereka tidak aware dengan barang yang dia bawa, dan kemudian pada saat sampai di airport ketahuan bahwa dia membawa barang itu,” tutur Judha.
Dia menjelaskan bahwa selama proses hukum berlangsung, pengajuan banding terhadap vonis hukuman mati seseorang dapat dilakukan sesuai aturan negara masing-masing. Tercatat pada 2024, pemerintah berhasil menyelamatkan 137 WNI dari hukuman mati, dengan 75 di antaranya mendapat pengurungan hukuman, dan 62 lainnya langsung bebas.
“Misalnya di Malaysia, bisa jadi bebas murni atau turun menjadi hukuman penjara dan cambuk. Atau di Timur Tengah, bisa jadi bebas murni atau turun menjadi hukuman penjara dan pembayaran diyat (denda atau pembayaran harta berupa uang),” katanya.
Judha memastikan bahwa negara melalui Kemlu RI dan lembaga terkait, terus melakukan pendampingan hukum bagi terdakwa selama proses hukum berlangsung.
“Jadi, kita siapkan pengacara untuk bisa memberikan pembelaan dan juga pendampingan hukum secara awal hingga proses litigasinya berkekuatan hukum tetap,” tuturnya.