Gubernur Jakarta Pramono Anung hadir dalam High-Level Political Forum: Local and Regional Governments Forum yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Rabu 16 Juli 2025.
Gubernur Jakarta Pramono Anung memaparkan berbagai inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, salah satunya dalam hal pembangunan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Pramono menjelaskan soal visi Jakarta yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals/SDGs ke dalam kebijakan dan program lokal.
Menurutnya, transformasi Jakarta sebagai top 50 kota global yang ditargetkan pada 2030, tak terpisahkan dari upaya penerapan pembangunan yang berkelanjutan.
“Hal ini membutuhkan perubahan mendasar dalam hal daya tarik kota, penyediaan infrastruktur, transformasi birokrasi, dukungan politik, komunikasi publik yang transparan, dan kualitas sumber daya manusia,” kata Pramono Anung dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (17/7/2025).
“Upaya pembangunan berkelanjutan yang kita lakukan, membentuk Jakarta menjadi kota global yang sejalan dengan agenda kami di 2030,” sambung dia.
Pramono juga menyoroti beberapa pencapaian Pemerintah Jakarta dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang, termasuk kesehatan, keamanan kota bagi perempuan, masyarakat yang berdaya, dan kolaborasi.
Dia menegaskan kembali komitmennya terhadap kesetaraan gender dengan menciptakan ruang publik yang aman dan inklusif bagi perempuan.
“Pada 2024, Jakarta mencapai Indeks Ketimpangan Gender terendah secara nasional, dengan beberapa upaya termasuk Bus Khusus Perempuan, kampanye anti-pelecehan di bus TransJakarta, perpanjangan jam operasional taman yang diperkuat dengan penerangan dan pengawasan yang lebih baik,” ucap Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menyebut, kemajuan Jakarta sebagai kota global juga harus disertai kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat.
Pramono juga optimis ke depan Jakarta bisa jadi pelopor pembangunan nasional yang tangguh, inklusif, dan terintegrasi secara global.
“Jakarta harus menjadi tempat setiap orang memiliki ruang dan tidak ada yang tertinggal,” jelas Pramono Anung.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menghadiri sesi pembukaan High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Senin 14 Juli 2025.
Kehadiran Pramono dalam forum internasional ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya Gubernur Jakarta diundang secara resmi oleh Kantor Pusat PBB untuk terlibat langsung dalam perumusan agenda pembangunan berkelanjutan tingkat global.
Forum HLPF merupakan panggung strategis bagi para pemimpin dunia, diplomat, serta kepala pemerintahan daerah untuk membahas pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan tantangan global yang dihadapi dunia saat ini.
Partisipasi Jakarta mencerminkan pengakuan internasional atas transformasi kota menuju kota global yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Pramono menekankan pentingnya kolaborasi antarkota dan negara dalam menjawab persoalan urbanisasi, krisis iklim, dan kesenjangan sosial.
“Jakarta bukan lagi hanya ibu kota administratif, tapi harus naik kelas sebagai kota global, sehingga penting bagi kami untuk aktif dalam diplomasi global. Saat ini, Jakarta sedang menjalankan sejumlah inisiatif penting, termasuk transisi energi bersih, digitalisasi layanan publik, dan penguatan ekonomi hijau berbasis komunitas,” jelas dia dalam keterangannya, Selasa 15 Juli 2025.
Pramono juga menambahkan bahwa keikutsertaan Jakarta di forum PBB ini selaras dengan inisiatif Jakarta sebagai ASEAN Hub, yang mendorong posisi Jakarta sebagai pusat kerja sama dan inovasi di kawasan Asia Tenggara.
“Upaya ini menegaskan peran diplomasi Jakarta menuju kota global yang tangguh dan adaptif,” kata Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) ini.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyambut baik partisipasi kepala daerah dalam forum-forum global seperti HLPF, sebagai bentuk nyata bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh entitas subnasional seperti pemerintah daerah.
Ia menyebut, partisipasi Gubernur Jakarta ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang serius dalam mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan, sekaligus membuka ruang bagi kota-kota lain di Indonesia untuk lebih aktif dalam jaringan kota dunia, seperti C40, UCLG, dan ICLEI.
Sebagai informasi, HLPF 2025 berlangsung pada 14–23 Juli dengan tema “Advancing Sustainable, Inclusive and Evidence-Based Solutions for the 2030 Agenda with No One Left Behind”.
Sebanyak 37 negara dijadwalkan menyampaikan Tinjauan Nasional Sukarela (Voluntary National Reviews/VNRs), termasuk Indonesia, yang akan memaparkan capaian, tantangan, serta praktik baik dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan.