Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan menyatakan hingga saat ini belum ada pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menurut Bob, pihaknya tengah fokus menyelesaikan RUU di program legislasi nasional (Prolegnas) saja. “Belum. Sekarang ini kita bicara Prolegnas yang ada,” kata Bob Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Bob juga menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset bukan hanya pekerjaan rumah Baleg melainkan produk politik DPR secara kelembagaan.
“Kami di Baleg belum dengar. Karena ini kan apa RUU Perampasan Aset masalah DPR. Kita di baleg bagian DPR RI,” tutur dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan mengklaim, pihaknya tidak mau buru-buru menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset, tanpa ada kajian mendalam terlebih dahulu
“Ada di undang-undang tindak pidana, ada undang-undang, tidak boleh tumpang tindih. Undang-undang itu harus searah, sejalan. Supaya tidak berlawanan,” kata Sturman.
Menurutnya, pihaknya harus sangat berhati-hati sebelum benar-benar membahas RUU tersebut. “Artinya kita harus hati-hati, Bang. Jangan sampai salah. Jangan sampai orang-orang yang nggak perlu asetnya dirampas, dirampas,” pungkasnya.
Diketahui, RUU Perampasan Aset turut menjadi salah satu tuntuntan massa aksi pada demo-demo yang terus bergulir di berbagai daerah di Indonesia.
Sebelumnya, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacky Manuputty mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah berjanji akan segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dengan DPR.
Hal itu disampaikan Prabowo Subianto saat mengumpulkan tokoh lintas agama, kelompok agama, hingga pimpinan partai politik (parpol) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 1 September 2025. Acara ini juga dihadiri Ketua DPR Puan Maharani.
“Presiden berjanji misalnya untuk Undang-Undang Perampasan Aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan (DPR),” kata Pdt. Manuputty kepada wartawan usai pertemuan, Senin malam.
Menurut dia, pertemuan dengan Prabowo berlangsung dengan penuh keguyuban.
Saat bertemu Prabowo, para tokoh agama juga membahas soal pajak yang memberatkan masyarakat, maraknya praktik korupsi, arogansi pejabat negara, hingga tunjangan DPR yang memicu protes masyarakat.
“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing, dan lain-lain,” ujarnya.
“Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, ya karena ada Ibu Ketua DPR juga disitu dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR, untuk betul-betul mengelola itu ke depan,” sambung Manuputty.