Dalam rangka Bulan Bung Karno, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Seminar Nasional bertema “Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing” di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Seminar ini merupakan bagian dari komitmen ideologis partai untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin pemenuhan hak dasar rakyat, khususnya di bidang pendidikan.
Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, tampil sebagai keynote speaker. Hadir pula narasumber lain, yakni Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ul Haq; Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Suprapto yang mewakili Dirjen Anggaran Lucky Alfirman; serta Kepala Organisasi Riset Ilmu Sosial dan Humaniora BRIN, Yan Rianto
DPP PDIP menegaskan bahwa pendidikan adalah pondasi pembangunan berkeadilan dan hak konstitusional setiap anak. Negara wajib menjamin akses pendidikan dasar yang gratis, inklusif, dan bermutu tanpa diskriminasi.
Urgensi seminar ini juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak hanya berlaku bagi sekolah negeri.
Putusan ini menjadi koreksi atas kebijakan yang selama ini cenderung mengabaikan hak siswa sekolah/madrasah swasta untuk mendapatkan pembiayaan dari negara.
“Secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin pendidikan dasar tanpa biaya untuk seluruh warga negara, tanpa membedakan status sekolah tempat mereka belajar,” kata Ketua DPP PDIP dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati.
Menurutnya, seminar ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, BRIN, dan lembaga masyarakat seperti JPPI, guna membangun pemahaman bersama dan mendorong kebijakan pembiayaan pendidikan dasar yang lebih inklusif dan adil.
“Hal ini penting untuk memastikan seluruh anak Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta, mendapatkan hak mereka secara setara,” jelas My Esti.
DPP PDIP menilai perjuangan terhadap keadilan pendidikan adalah bagian dari cita-cita kemerdekaan. Melalui forum ini, partai mendorong lahirnya konsensus nasional dan kebijakan progresif untuk sistem pendidikan dasar yang tidak diskriminatif, sesuai amanat UUD 1945 dan nilai-nilai Bung Karno.
“Ini juga momentum penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah legislator asal Yogyakarta ini.
Sementara itu, Wakil Bendahara DPP PDIP yang juga Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menambahkan kegiatan Seminar Nasional ini dihadiri langsung oleh Fungsionaris DPP PDI Perjuangan. Tampak hadir Prof.Rokhmin Dahuri, Sadarestuwati, Tri Rismaharini, Wuryanti Sukamdani, lalu fungsionaris DPD DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; DPC PDI Perjuangan se-Jabodetabek; Poksi VIII,X dan XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan; Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Daerah 3T dan Daerah marginal; Pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan Daerah 3T dan Daerah Marginal serta Pemerhati Pendidikan.