Muhammadiyah mengecam niatan Israel membangun 22 pemukiman baru di Tepi Barat, yang merupakan wilayah Palestina. Hal itu menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Israel Katz.
“Saya tidak terkejut mendengar pernyataan Menhan Israel yang ingin menjadikan daerah Tepi Barat menjadi bagian dari negaranya, karena gagasan tersebut tidak hanya dimiliki oleh sang Menhan tapi juga oleh gerakan zionisme Israel,” tutur Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas kepada wartawan, Minggu (1/6/2025).
“Bahkan gerakan zionisme ini tidak hanya akan menjadikan Tepi Barat sebagai bagian dari negara Israel, tapi juga seluruh tanah Palestina yang lain,” sambungnya.
Menurut Anwar, Israel bahkan juga bermaksud memasukkan wilayah Yordania, Libanon, Syria, sebagian wilayah Saudi Arabia dan Iraq, serta Mesir menjadi bagian dari negara Israel yang telah dicita-citakan.
“Oleh karena itu gagasan yang disampaikan Menhan dan zionisme Israel tersebut jelas-jelas tidak bisa kita terima, karena hal demikian jelas-jelas akan membuat permusuhan yang luar biasa. Dan hal demikian jelas-jelas membuat Israel menjadi negara penjajah yang tersohor yang pernah ada di zaman modern,” jelas dia.
Sebab itu, kata Anwar, semua pihak mestinya tidak mudah percaya dengan Israel. Negara tersebut selalu memiliki agenda sendiri dalam rangka memuluskan pendudukannya terhadap Palestina sepenuhnya.
“Bila berhadapan dengan Israel kita jangan cepat-cepat percaya, karena mereka memang sudah punya niat jahat sejak lama untuk mencaplok seluruh wilayah Palestina, dan negara-negara yang bertetangga dengannya bagi mereka dijadikan bagian dari negara Israel Raya yang mereka inginkan,” ungkapnya.
Indonesia sendiri sepatutnya menolak keras rencana Israel lantaran praktiknya diyakini telah melakukan penjajahan. Hal itu pun sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
“Sikap dan rencana ini tentu jelas tidak bisa kita terima karena negara kita Indonesia adalah negara yang sangat anti terhadap penjajahan. Mengapa demikian? Karena praktik penjajahan tersebut sudah jelas merupakan praktik yang tidak menghormati nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan,” kata dia.
“Dan hal itu sudah dinyatakan dengan tegas dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” Anwar menandaskan.
Sebelumnya, Israel mengumumkan pembangunan 22 permukiman baru Yahudi di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional dan merupakan salah satu hambatan utama bagi perdamaian yang langgeng antara Israel dan Palestina.
Saat mengunjungi salah satu lokasi permukiman baru pada Jumat, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bersumpah akan membangun “Negara Yahudi Israel” di wilayah Palestina tersebut.
“Menyasar negara-negara asing yang mengakui Negara Palestina hanya di atas kertas,” dia menambahkan, “Kertas itu akan dibuang ke tempat sampah sejarah dan Negara Israel akan berkembang dan makmur.”
Pada Juni, Arab Saudi dan Prancis dijadwalkan menjadi ketua bersama sebuah konferensi internasional di markas besar PBB yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.