Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi menjadi salah satu pokok pembahasan Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Pangeran Mohammed bin Salman di di Istana Al-Salam, Jeddah, pada Rabu, 2 Juli 2025. Nasaruddin mengatakan kedua pemimpian membahas berbagai upaya untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara.
“(Yang dibahas) termasuk pendidikan dan kampung haji. Alhamdulillah Pangeran MBS mendukung penuh Kampung Haji Indonesia terealisasi sesegera mungkin,” kata Nasaruddin dikutip dari keterangan resmi Kementerian Agama pada Kamis, 3 Juli 2025.
Nasaruddin mengatakan dia sempat mendampingi Prabowo untuk mulai menjajaki pembicaraan teknis pembangunan kampung haji dengan beberapa pihak di Arab Saudi. Imam Besar Masjid Istiqlal ini menunggu arahan Presiden Prabowo untuk merealisasikan rencana Kampung Haji Indonesia tersebut.
Wacana kampung haji di Tanah Suci awalnya dilempar oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i pada November 2024. Menurut Syafi’i, besarnya jumlah jemaah umrah dan haji dari Indonesia membuat Prabowo ingin membangun kampung haji. Syafi’i meyakini kampung haji akan memudahkan pelayanan terhadap jemaah haji asal Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan ribu.
Dalam keterangan terpisah, Syafi’i mengatakan kampung haji ini direncanakan untuk dibangun di atas lahan seluas 50 hektare di Jabal Umar.
“Kawasan seluas 50 hektare di Jabal Umar tersebut merupakan konsesi Kerajaan Arab Saudi selama 100 tahun untuk Indonesia,” kata Romo dalam Seminar Nasional bertema “Tantangan Investasi dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji” yang berlangsung di Jakarta, 3 Desember 2024.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyambut baik ide tersebut. Meskipun demikian, dia mengatakan pembangunan kampung haji itu bukan hal mudah. Politikus Partai NasDem ini memandang pemerintah Indonesia harus membicarakannya secara hati-hati dengan pemerintah Arab Saudi.
“Pembangunan kampung haji tidak mudah karena lokasinya di negara Saudi. Membicarakannya harus hati-hati agar pihak negara tempat tidak sampai salah pandangan,” kata dia di Jakarta 9 Januari 2025.
Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah akan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan kerja sama antara pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia. Dia menyampaikan ini dalam keterangan pers di Jeddah, Kamis, 3 Juli 2025, dikutip Antara.