Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam saksi dalam dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos presiden di Kementerian Sosial RI, tahun anggaran 2020. “Pengadaan bansos ini untuk wilayah Jabodetabek,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo lewat keterangan tertulis, Senin, 26 Mei 2025.
Adapun saksi yang diperiksa adalah Direktur PT Indomarco Adi Prima Joedianto Soejonopoetro, Direktur PT Subur Jaya Gemilang Aryani Djaja, Direktur Utama PT Junatama Foodia Kreasindo Dy Hoza Junardy, Direktur Utama PT Famindo Meta Komunika Ubayt Kurniawan, Commercial Banking Head Bank Mandiri Surabaya Esti Ningsi, dan Direktur PT Integra Padma Mandiri Budi Pamungkas. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi.
KPK mengusut dugaan korupsi bansos presiden ini mulai 26 Juni 2024. Bansos itu disalurkan untuk program penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) Ivo Wongkaren sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini adalah bagian dari pengembangan perkara distribusi bansos di Kementerian Sosial.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Ivo telah dijatuhi hukuman delapan tahun enam bulan penjara serta sanksi denda sebesar Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara pada 10 Juni 2024.
Bansos presiden ini menggunakan anggaran Kementerian Sosial. Anggaran tersebut dialokasikan sejak April 2020 guna memitigasi dampak ekonomi pandemi Covid-19. Bedanya, bansos presiden didistribusikan menggunakan goodie bag bergambar Presiden Joko Widodo. Para penerima bantuan setiap bulan mendapatkan paket bahan kebutuhan pokok berisi beras, minyak goreng, dan biskuit.
KPK menduga, pelaksana proyek mengakali anggaran Rp 900 miliar yang digunakan untuk pengadaan bansos. Modusnya, mereka menurunkan kualitas isi paket berupa bahan kebutuhan pokok. Akibatnya, nilai paket yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang dianggarkan pemerintah.