Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, Jawa Timur, memvonis tiga terdakwa penanam lading ganja di lereng Gunung Semeru 20 tahun penjara.
Majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Redite Ika Septina tersebut menjatuhkan vonis bersalah kepada tiga terdakwa yaitu, Tomo, Tono, dan Bambang yang terlibat dalam kasus penanaman ladang ganja di Dusun Pusung Duwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang.
“Menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada masing-masing terdakwa serta denda sebesar Rp1 miliar,” ujar hakim anggota I Gede Adhi Gandha, Rabu (30/4/2025).
Ketiga terdakwa dinilai secara hukum telah terbukti melakukan tindak pidana yakni menanam dan merawat tanaman ganja yang tergolong narkotika golongan I dengan berat melebihi satu kilogram.
“Jika denda tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara tambahan selama lima tahun,” tambah majelis hakim.
Menurut penilaian majelis hakim, tindakan para terdakwa dilakukan secara terstuktur dan dalam skala besar yang dianggap sebagai faktor pemberat dan bertentangan dengan kebijakan negara dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
Vonis terhadap ketiga terdakwa itu lebih berat dari tuntutan yang sebelumnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya mengajukan hukuman penjara antara 7 hingga 12 tahun dengan denda sebesar Rp1 miliar.
Majelis hakim juga menilai perbuatan para terdakwa tidak bisa dianggap ringan karena penanaman dilakukan secara sistematis, dalam skala besar, dan dinilai bertolak belakang dengan komitmen negara dalam perang terhadap narkotika.
Meski demikian, hingga saat ini, ketiga terdakwa masih belum menentukan sikap terkait putusan tersebut. Mereka menyatakan akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum lanjutan.
“Terdakwa masih menyatakan pikir-pikir, maka putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Kami berikan waktu selama tujuh hari untuk menentukan upaya hukum,” katanya.
Sementara itu, JPU Prasetyo Pristanto menerima putusan hakim tersebut, tetapi pihaknya masih menunggu selama tujuh hari karena terdakwa masih menyatakan pikir-pikir, apakah akan mengajukan banding atau tidak.