Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran Rp 630 miliar pada 2026, untuk membangun 63 jembatan gantung di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan jembatan gantung menjadi solusi aksesibilitas bagi masyarakat di daerah terpencil yang selama ini harus menempuh jalur memutar dan tidak efisien.
“Kehadiran jembatan gantung ini diharapkan memberikan dampak nyata dalam mempercepat aktivitas masyarakat, terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik,” ujar dia, Rabu (23/7/2025).Jembatan gantung dinilai penting untuk membuka konektivitas antar desa atau kecamatan, seperti memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar.
Selain menghubungkan aktivitas ekonomi, jembatan gantung juga membantu masyarakat mengakses fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan di daerah yang terpisah sungai, jurang, atau lereng perbukitan.
Penentuan 63 lokasi pembangunan jembatan gantung 2026 akan melalui kajian teknis mendalam dan survei lapangan. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, tingkat keterisolasian wilayah, aksesibilitas transportasi, dan aspek teknis lainnya.
Dibangun 1,8 X 200 Meter
Jembatan gantung umumnya dibangun dengan bentang antara 30-200 meter dan lebar sekitar 1,8 meter, menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
Adapun pada 2025, Kementerian PU juga tengah menyelesaikan pembangunan 50 jembatan gantung, sebagian diantaranya telah rampung.
Termasuk di antaranya 8 jembatan di Sulawesi Selatan, seperti Jembatan Gantung Kanjero (68 meter) dan Jembatan Gantung Poton (36 meter) di Kabupaten Luwu Utara, Jembatan Gantung Lamangiso (68 meter) dan Jembatan Gantung Jauh Pandang (51 meter) di Kabupaten Wajo, Jembatan Gantung Kalimporo (51 meter), Jembatan Gantung Minasa Upa (102 meter), Jembatan Gantung Benteng Pattiro (68 meter), dan Jembatan Gantung Palambuta (Bululoe) (51 meter).
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan infrastruktur bernilai strategis.
Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dengan Inspektur Jenderal TNI, Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustofa.
Wamen Diana mengatakan, nota kesepahaman ini mencakup berbagai sektor strategis. Mulai dari pengelolaan sumber daya air, pembangunan jalan, sistem penyediaan air minum dan sanitasi, penataan bangunan gedung, pengelolaan rumah negara, hingga penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan rawan bencana.
“Kerja sama antara Kementerian PU dengan TNI merupakan wujud nyata kolaborasi yang bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat kehadiran negara di wilayah-wilayah strategis,” kata Diana dalam keterangan tertulis, Selasa (22/7/2025).
Nota kesepahaman antara Kementerian PU dengan TNI mencakup sektor-sektor vital, salah satunya bidang konektivitas. Yang ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Bina Marga dengan Aster Panglima TNI.
Salah satu contohnya, peran TNI dalam pembangunan akses jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
“Dalam visi besar Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, infrastruktur bukan semata urusan pembangunan ekonomi, tapi juga wujud keadilan dan upaya membangun ketahanan negara. Ini sebuah bukti bahwa negara tak pernah absen dari tugasnya melayani seluruh masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
Kolaborasi ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, tentang RPJMN, serta mendukung implementasi program strategis PU608.
Fokus pembangunan infrastruktur Kementerian PU pada 2025-2029 adalah sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, menurunkan ICOR di bawah 6, mengentaskan kemiskinan menuju 0 persen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun.