Uni Eropa akan memulai proses pemberlakuan kembali sanksi-sanksi PBB terhadap Iran pada 29 Agustus, jika Teheran belum menunjukkan kemajuan dalam mengendalikan program nuklirnya—yakni dengan mencegah peningkatan kapasitas nuklir dan menyediakan akses verifikasi bagi inspeksi internasional.
“Prancis dan para mitranya … beralasan kuat untuk memberlakukan kembali embargo global terhadap senjata, perbankan, dan peralatan nuklir yang telah dicabut 10 tahun lalu. Tanpa komitmen yang tegas, nyata, dan dapat diverifikasi dari Iran, kami akan melakukannya paling lambat akhir Agustus,” ungkap Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot dalam pertemuan dengan para menteri luar negeri Uni Eropa seperti dilansir The Guardian.
Belakangan, negara-negara Eropa cenderung tersisih dari isu nuklir Iran akibat pendekatan sepihak Donald Trump dan langkah terbaru ini dipandang sebagai upaya Eropa untuk kembali menunjukkan pengaruhnya.
Tenggat waktu akhir Agustus akan memicu dimulainya proses yang bisa berujung pada pemberlakuan kembali sanksi secara penuh paling lambat 15 Oktober. Langkah ini memberi Inggris, Prancis, dan Jerman—tiga negara Eropa penandatangan kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA)—daya tawar yang berkelanjutan dalam negosiasi dengan Iran.
Ketiga negara mendorong agar badan pengawas nuklir PBB diizinkan kembali masuk ke Iran, antara lain untuk mencegah Teheran mencoba menyusun ulang program nuklirnya setelah fasilitas-fasilitasnya rusak akibat serangan Amerika Serikat (AS) pada Juni lalu.
Rancangan kesepakatan nuklir 2015 tidak memberikan hak veto kepada China atau Rusia untuk menggagalkan pemberlakuan kembali sanksi. Namun demikian, negara-negara Eropa dapat menunda penerapan mekanisme “snapback” (pemberlakuan ulang sanksi secara otomatis jika Iran tidak mematuhi perjanjian nuklir 2015) hingga melewati Oktober guna memberi ruang bagi konsultasi lanjutan.
Mekanisme “snapback” akan diaktifkan berdasarkan Bab VII Piagam PBB, yang mewajibkan pemberlakuan kembali enam resolusi, termasuk yang mengharuskan Iran menghentikan semua kegiatan pengayaan dan pemrosesan ulang uranium, bahkan pada tahap riset dan pengembangan.
Resolusi lain yang akan diberlakukan kembali akan mewajibkan semua negara anggota PBB mencegah pengiriman barang, material, atau teknologi apa pun yang bisa digunakan untuk kegiatan tersebut atau untuk program misil Iran.
Para analis kebijakan sanksi terhadap Iran menilai bahwa pemberlakuan kembali resolusi-resolusi PBB tidak serta-merta menghentikan seluruh ekspor minyak Iran, memutus aksesnya ke sistem keuangan internasional, atau menghentikan aktivitas perdagangan secara umum.
Meski begitu, semua negara dan lembaga keuangan internasional tetap diwajibkan untuk tidak memberikan bantuan keuangan, membuat komitmen baru, atau menawarkan pinjaman istimewa kepada pemerintah Iran — kecuali untuk tujuan kemanusiaan dan pembangunan.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi baru-baru ini mengatakan bahwa pengaktifan mekanisme “snapback” akan menandai berakhirnya peran Eropa dalam isu nuklir Iran dan bisa menjadi titik tergelap dalam sejarah hubungan Iran dengan tiga negara Eropa tersebut, sebuah titik yang mungkin tak akan pernah bisa diperbaiki.
“Hal itu akan menandai berakhirnya peran Eropa sebagai mediator antara Iran dan AS,” sebut Araghchi.
“Salah satu kesalahan besar Eropa adalah mereka mengira bahwa alat ‘snapback’ yang mereka pegang memberi mereka kekuatan untuk bertindak dalam isu nuklir Iran padahal ini adalah persepsi yang sama sekali keliru. Jika negara-negara tersebut bergerak menuju mekanisme ‘snapback’, mereka justru akan membuat penyelesaian isu nuklir Iran menjadi lebih rumit dan sulit.”