Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memenuhi panggilan pada Sabtu 28 Juni 2025 oleh jaksa khusus. Seperti dilansir Channel News Asia, Yoon terancam ditangkap lagi karena penyelidikan semakin intensif atas upaya pemimpin yang digulingkan itu untuk memberlakukan darurat militer pada Desember.
Yoon, melalui pengacaranya, telah memprotes tuntutan jaksa khusus untuk hadir dalam pemeriksaan di bawah sorotan media. Ia menyebut ini sebagai pelanggaran hak-haknya dan taktik untuk mempermalukannya di depan umum.
Pengacaranya mengatakan bahwa Yoon akan menanggapi penyelidikan pada Sabtu dan mengatakan yang sebenarnya. Mereka menggambarkan penyelidikan tersebut sebagai “bermotif politik” dan “penuh dengan kepalsuan dan distorsi”.
Yoon tidak menjawab pertanyaan dari wartawan saat memasuki kantor kejaksaan khusus.
Upaya penerapan darurat militer pada Desember mengejutkan negara yang membanggakan diri sebagai negara demokrasi yang berkembang pesat, setelah berhasil mengatasi kediktatoran militer pada era 1980-an.
Yoon kemudian digulingkan pada April oleh Mahkamah Konstitusi yang menguatkan pemakzulannya oleh parlemen.
Jaksa khusus mengajukan surat perintah penangkapan Yoon karena menolak menjawab panggilan pengadilan yang berulang sebelumnya. Namun, surat penangkapan itu ditolak oleh pengadilan pekan ini dengan alasan bahwa Yoon telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama.
Jaksa khusus ditunjuk pada awal Juni dan telah meluncurkan tim yang terdiri atas lebih dari 200 jaksa dan penyidik untuk mengambil alih penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Yoon. Ia merupakan mantan jaksa penuntut utama yang terpilih sebagai presiden pada 2022.
Yoon sudah diadili karena memimpin deklarasi darurat militer pada 3 Desember. Ia ditangkap pada Januari setelah melawan pihak berwenang yang bersenjatakan surat perintah pengadilan yang mencoba menahannya, tetapi dibebaskan setelah 52 hari karena alasan teknis hukum.