Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi menggelar demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
Perwakilan Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi, Muhammad Ihsan, mengatakan aksi itu dilakukan untuk meminta transparansi dan akuntabilitas dari DPRD Provinsi Jakarta. Mereka menuntut besaran tunjangan perumahan bagi para pimpinan dan anggota dewan DPRD DKI Jakarta itu dikurangi.
Pasalnya, besaran tunjangan perumahan untuk para wakil rakyat di Kebon Sirih itu lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI, yaitu mencapai Rp70 juta per bulan. Jika benar, menurutnya kebijakan tersebut perlu dikaji ulang.
“Itu perlu dikaji ulang. Menurut kami, karena mungkin itu terlalu besar,” kata Ihsan saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Ihsan menyampaikan, besaran tunjangan itu terlalu berlebihan. Mengingat, saat ini kondisi perekonomian masyarakat sedang tidak baik-baik saja.
“Kalau bisa, mungkin bukan dihapus, tapi dikurangi,” ujar Ihsan.
Ia menambahkan, mahasiswa juga menuntut DPRD DKI Jakarta untuk meningkatkan fungsi pengawasan. Anggota dewan juga diharapkan bisa lebih menerima aspirasi dari masyarakat.
“Untuk fungsi pengawasan karena kami melihat bau-bau yang kurang sedap pada BUMD di DKI Jakarta. Jadi kami minta audit beberapa BUMD yang terlihat dan isu-isu di medianya ini cukup banyak, yaitu ada Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station yang beberapa bulan lalu itu tertangkap dirutnya, dan PAM Jaya, serta Jakpro,” jelas dia.
Merujuk Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jakarta, angka tunjangan untuk para wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR.
Besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD Rp78,8 juta termasuk pajak per bulan. Sementara itu, besaran tunjangan untuk anggota DPRD ialah Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan