Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, DPR baru saja membuka masa sidang ke-IV tahun 2024-2025.
“Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 24 Juni 2025. Ia menjelaskan bahwa setiap surat yang masuk akan dibahas di rapat pimpinan dan berlanjut di Badan Musyawarah.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, mekanisme tersebut bisa dimulai besok atau pekan depan. Saat ini, Dasco berujar bahwa DPR melangkah dengan penuh perhitungan untuk menyikapi akankah menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran.
“Kami mesti sikapi hati-hati dan kami akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.” Dasco mengungkap, DPR menerima surat serupa yang juga mengatasnamakan Purnawirawan TNI.
Oleh sebab itu, ia menyatakan DPR belum memastikan identitas dari para pengirim surat sebelum memutuskan mengabulkan atau menolak usulan.
Ditemui secara terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan belum melihat surat usulan pemakzulan anak mantan presiden Joko Widodo tersebut. Puan beralasan hari ini baru saja memasuki masa sidang.
Pada Selasa, 2 Juni 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi bersurat ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengusulkan pemakzulan Gibran. Dalam surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan sejumlah pandangan hukumnya ihwal alasan mengapa Gibran patut digulingkan.
Mereka memandang proses pencalonan Gibran saat Pilpres 2024 tak lepas dari intervensi relasi keluarga lewat ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Anwar Usman. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai proses pencalonan itu bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara.