Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), apabila benar serius mendukung RUU perampasan aset.
“Kalau presiden memang serius, ya bikin Perppu. Apakah akan didukung oleh Dewan, saya yakin akan didukung, karena mayoritas DPR ini mendukung Presiden Prabowo. Tinggal beliau mau atau tidak,” ujar Benny pada wartawan dikutip Rabu (3/9/2025).
Politikus Demokrat itu menilai DPR pasti setuju dan selaras dengan keputusan presiden termasuk soal visi dan misi Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi.
“Salah satu janji presiden prabowo itu adalah memimpin langsung pemberantasan korupsi, dan juga janji untuk segera mengesahkan, akan mengesahkan RUU perampasan aset menjadi UU jika terpilih, menjadi presiden. Jadi apa yang kami perjuangkan ya sesuai dengan visi dan misi, Bapak Presiden. Jadi tidak di luar itu,” kata Benny.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan menyatakan belum ada pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurut Bob, pihaknya tengah fokus menyelesaikan RUU di program legislasi nasional (Prolegnas).
“Belum. Sekarang ini kita bicara prolegnas yang ada,” kata Bob Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Bob juga menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset bukan hanya pekerjaan rumah Baleg melainkan produk politik DPR RI secara kelembagaan.
“Kami di Baleg belum dengar. Karena ini kan apa RUU Perampasan Aset masalah DPR. Kita di baleg bagian DPR RI,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan mengklaim, pihaknya tidak mau buru-buru menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset, tanpa ada kajian mendalam terlebih dahulu
“Ada di undang-undang tindak pidana, ada undang-undang, tidak boleh tumpang tindih. Undang-undang itu harus searah, sejalan. Supaya tidak berlawanan,” kata Sturman.
Menurutnya, pihaknya harus sangat berhati-hati sebelum benar-benar membahas RUU tersebut. “Artinya kita harus hati-hati, Bang. Jangan sampai salah. Jangan sampai orang-orang yang nggak perlu asetnya dirampas, dirampas,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto telah berjanji akan segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dengan DPR.
Hal itu disampaikan Prabowo Subianto saat mengumpulkan tokoh lintas agama, kelompok agama, hingga pimpinan partai politik (parpol) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 1 September 2025. Acara ini juga dihadiri Ketua DPR Puan Maharani.
“Presiden berjanji misalnya untuk Undang-Undang Perampasan Aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan (DPR),” kata Pdt. Manuputty kepada wartawan usai pertemuan, Senin malam.
Menurut dia, pertemuan dengan Prabowo berlangsung dengan penuh keguyuban. Saat bertemu Prabowo, para tokoh agama juga membahas soal pajak yang memberatkan masyarakat, maraknya praktik korupsi, arogansi pejabat negara, hingga tunjangan DPR yang memicu protes masyarakat.