DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah provinsi segera menangani berbagai isu struktural. Di antaranya terkait kemiskinan dan ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah.
Hal itu seperti disampaikan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. Ia menilai, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang direpresentasikan melalui IPM dapat berpengaruh pada kemiskinan. Rendahnya IPM dapat mengakibatkan produktivitas kerja menjadi rendah.
“Kondisi demikian berdampak pada pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh masyarakat menjadi rendah. Saya berharap Pemprov tak hanya fokus pada program populis jangka pendek,” ujar pria yang akrab disapa Rio itu, dikutip Liputan6.com dari laman resmi DPRD Jakarta www.dprd-dkijakartaprov.go.id, Selasa (3/6/2025).
Akan tetapi, sambung dia, Pemprov DKI Jakarta bisa mulai membangun fondasi kebijakan berkelanjutan berbasis data dan keadilan sosial.
Rio mengapreasiasi Program 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.
“Hanya saja, Pemprov DKI perlu mempercepat agar manfaat seluruh program dapat segera dirasakan masyarakat. Terdapat banyak implementasi dari berbagai program yang belum tuntas. Seperti upaya penyelesaian Kampung Bayam dan KJP plus,” ucap dia.
“Saya mengapresiasi niat baik Pemprov dalam menangani isu-isu sosial. Seperti Kampung Bayam dan KJP terputus sebanyak 777.622, serta pemutihan ijazah. Ini langkah pro rakyat,” sambung Rio.
Selain itu, lanjut dia, penting bagi Pemprov DKI Jakarta menjaga daya beli masyarakat. Meskipun tingkat inflasi Jakarta saat ini lebih baik dibandingkan tingkat inflasi nasional.
Rio menjelaskan, tujuan menjaga daya beli masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut dia, beberapa program perlu digencarkan yakni program-program subsidi, penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian inflasi.
“Termasuk peran pelaku usaha dalam menawarkan produk kompetitif dan mendukung inovasi, serta kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan dan mendukung ekonomi lokal,” kata Rio.
“Namun tantangan menjaga daya beli, khususnya di wilayah padat dan miskin, masih harus jadi prioritas dalam pengambilan kebijakan kedepan,” jelas Dwi Rio.
Sebelumnya, pada Jumat 30 Mei 2025 merupakan tepat 100 hari pertama kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.
Sejak resmi dilantik pada 20 Februari 2025, Pramono Anung dan Rano Karno meluncurkan 40 Program Percepatan (uick Wins) sebagai bagian dari janji kerja nyata dalam 100 hari pertama memimpin.