Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp1.333 triliun anggaran pemerintah pusat yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Alokasi tersebut meliputi berbagai program, mulai dari perlindungan sosial hingga subsidi sektor pertanian dan energi. Bahkan tahun depan Pemerintah akan menggelontorkan insentif lebih besar lagi dibanding tahun ini.
“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini. Dua hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar sekali,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya di acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Rabu (13/8/2025).
Menurut Sri Mulyani, desain APBN tahun berjalan selaras dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Asta Cita. Prinsip keadilan menjadi fondasi utama, sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah.
Ia menjelaskan, setiap rupiah yang dialokasikan di APBN diupayakan agar kembali kepada rakyat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi.
“Dari mulai perlindungan sosial, jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu, kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf,” ujarnya.
Konsep ini juga diintegrasikan dengan instrumen keuangan negara, termasuk pajak, yang manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung maupun program jangka panjang.
“Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga sangat dalam setiap rezeki ada, ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” ujarnya.
Dari total alokasi Rp1.333 triliun tersebut, sebagian besar digunakan untuk program perlindungan sosial. Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), yang membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses layanan pendidikan serta kesehatan. Selain itu, 18 juta keluarga lainnya menerima tambahan bantuan pangan berupa sembako.
“Kami sampaikan, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program keluarga harapan. Bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu, kita berikan akses tadi,” ujarnya.
Pemerintah juga memperkuat dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mampu mengakses permodalan formal.
Melalui APBN, mereka diberikan subsidi biaya dana, yang bahkan dapat disesuaikan dengan prinsip keuangan syariah. Skema ini memungkinkan pelaku UMKM mengembangkan usaha tanpa terbebani bunga tinggi. Di sektor kesehatan, anggaran diarahkan untuk membangun dan meningkatkan fasilitas pelayanan.
Puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit di daerah terpencil terus di-upgrade, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
“Pendidikan, Bapak Presiden sekarang sudah mulai membuka sekolah rakyat. Rakyat yang kemarin saya kebetulan datang, dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah di asramakan, dan mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik,” pungkasnya.