Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menegaskan tidak ada kebocoran data dari sistem resmi terkait dugaan peretasan 4,6 juta data pribadi warga Jawa Barat yang dijual ke dark web.
“Ini saya sudah dapat kabar dari Kadiskominfo, sudah dipastikan tidak ada (pembobolan) data yang dikelola oleh Pemprov,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan di Bandung pada Senin (28/7/2025).
Erwan mengeklaim, dugaan kebocoran data tersebut hanyalah aksi dari pihak tidak bertanggung jawab yang mencatut logo dan nama instansi pemerintah. “Yang kemarin dalam pemberitaan, yang mencantumkan atau capture logo Pemprov dan Biro Pemda, hanya upaya oknum yang mengeklaim miliki data warga Jabar untuk diperjualbelikan di situs ilegal atau dark web,” ucapnya.
Sebab setelah ditelusuri, Erwan mengeklaim tidak ada kebocoran data dari server Pemprov Jawa Barat. “Jadi ini sudah dipastikan bukan situs resmi Pemprov yang dibobol. Mereka mengatasnamakan saja, mereka mengeklaim saja memakai logo Pemprov Jabar, padahal itu bukan,” tandasnya.
Di sisi lain, Erwan memastikan Tim Persandian dan Keamanan Informasi Pemprov Jawa Barat terus melakuakn pemantauan dan penanganan terhadap potensi peretasan.
“Tim Persandian dan Keamanan Informasi terus melakukan monitoring dan menangani upaya-upaya peretasan di situs lingkungan Pemprov Jabar,” imbuhnya.
“Tidak ada kebobolan data di kami, sudah kita cek. Kita juga (koordinasi) dengan Ditsiber Polda Jabar, sudah dicek tidak ada kebocoran data dari kami,” sambung Erwan.
Akun anonim DigitalGhostt mengeklaim telah menguasai 4,6 juta data pribadi milik warga Jawa Barat. Dalam cuitan di platform media sosial X pada 10 Juli 2025, akun tersebut menyebut sistem pengamanan data oleh instansi pemerintah yang lemah.
“Hello Indonesian people (especially the people of West Java), could your personal data be in my possession? Where is the cyber defense? Is it asleep on a pile of money?” tulisnya dalam Bahasa Inggris.
Tak hanya itu, akun tersebut juga melampirkan tangkapan layar dari forum dark web yang memuat penawaran bertuliskan “4.6 million data of West Java Indonesian citizens [DATABASE]“.
Dalam unggahan itu, terlihat logo resmi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di dalamnya, disertai deskripsi data yang mencakup informasi pribadi seperti alamat, nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), email, dan pekerjaan.