Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi soal isu pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi baru. Menurutnya, wacana tersebut tidak memungkinkan untuk direalisasikan.
“Tidak mungkin. Itu wacana yang tidak mungkin direalisasikan,” kata Dedi di Bandung pada Jumat, 4 Juni 2025.
Dedi Mulyadi menjelaskan, setidaknya ada dua alasan mengapa pembentukan provinsi baru bukanlah wacana yang dapat direalisasikan untuk saat ini.”Pertama, karena ada moratorium yang tidak mungkin dibangun provinsi baru. Yang kedua, yang urgent hari ini anggaran kita manfaatin (untuk) pembangunan jalan, sekolah, irigasi, puskesmas, rumah sakit, sarana prasarana layanan publik,” ucap dia.
Alih-alih pemekaran provinsi, Dedi menilai masyarakat Jawa Barat lebih membutuhkan rumah sakit dan jalan baru.
“Itu yang lebih urgent, bukan provinsi baru. Jadi rakyat Jawa Barat hari ini butuh jalan baru, butuh sekolah baru, butuh rumah sakit baru, butuh puksesmas baru, butuh layanan pemerintah yang baru dan terbarukan,” tandasnya.
Sebelumnya, beredar wacana pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi baru. Rencananya, lima provinsi tersebut akan melingkupi 27 kabupaten dan kota.
Dengan demikian, jika usulan tersebut direalisasikan, maka tak ada lagi Provinsi Jawa Barat. Adapun wacana pemekaran tersebut di antaranya:
Pertama, Provinsi Sunda Galuh meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.
Kedua, Provinsi Sunda Priangan mencakup Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.
Ketiga, Provinsi Sunda Pakuan meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.
Keempat, Provinsi Sunda Taruma meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Kawawang, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.
Sementara kelima yakni Provinsi Sunda Caruban meliputi Kabupaten Kuningan, Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.
Penulis: Arby Salim