Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbud Ristek Tahun 2019-2023.
Nadiem datang didampingi tim kuasa hukumnya ke Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung pada Senin (23/6/2025) pagi ini, sekitar pukul 09.10 WIB.
Penampilan Nadiem sendiri sama seperti saat menggelar konferensi pers, berkemeja krem dengan celana hitam panjang. Dia juga membawa tas jinjing besar berwarna hitam.
Tidak ada sepatah kata dari Nadiem saat ditanya awak media. Dia hanya melemparkan senyum dan berjalan masuk ke Gedung Bundar.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek untuk periode 2019-2023 menyoroti pengadaan 1,1 juta laptop Chromebook yang dilakukan selama masa jabatan Nadiem Makarim.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa undangan pemeriksaan telah dikirim kepada Nadiem pada Selasa, 17 Juni 2025. Harli berharap Nadiem Makarim dapat kooperatif dalam proses hukum ini.
“Yang bersangkutan kita tahu bersama menjabat sebagai menteri. Nanti akan dipertanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini, dan tentu kami akan melihat apakah ada peran yang bersangkutan dalam proses pelaksanaan pengadaan,” ungkap Harli.
Kasus dugaan korupsi ini berfokus pada pengadaan laptop Chromebook, modem 3G, dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah di Indonesia. Proyek ini dilaksanakan selama Nadiem menjabat sebagai Mendikbud Ristek, dan kini menjadi sorotan publik. Nadiem Makarim sendiri telah membantah terlibat dalam tindak korupsi tersebut.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menegaskan, pelaksanaan program pengadaan 1,1 juta laptop Chromebook sudah sesuai aturan dan transparan.
Tidak hanya itu, berbagai pihak pun dilibatkan agar tidak terjadi konflik kepentingan.
Dia pun menjelaskan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengadaan laptop Chromebook yang dianggap melanggar aturan, khususnya Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik.
“Tentunya semua dan ketepatan terhadap regulasi itu menjadi prinsip dasar dalam proses pengadaan ini. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, proses pengadaan ini menggunakan jalur yang paling mengurangi potensi konflik kepentingan dengan adanya pendampingan dari berbagai instansi,” tutur Nadiem di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).
Dia menyebut, Kemendikbudristek tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga maupun mengkurasi daftar penyedia produk. Asas transparansi dan upaya meminimalisir konflik kepentingan pun telah menjadi prioritas utama dalam proses pengadaan laptop tersebut.
“Itulah alasan kenapa proses pengadaannya bukan melalui penunjukan langsung, bukan melalui tender, tapi melalui e-catalog LKPP. Sehingga konflik kepentingan Itu diminimalisir. Di luar itu Kami memastikan bahwa ada pendampingan dari berbagai macam instansi,” jelas dia.
Nadiem pun menggandeng BPKP untuk melakukan audit, Jamdatun Kejagung untuk mengawal dan mendampingi prosesnya, serta KPPU untuk memastikan tidak ada unsur monopoli.
“Inilah salah satu alasan kenapa saya juga terkejut waktu mengetahui berita ini, dan itu yang sekarang saya melihat semua dari ke belakang. Dan saya ingin masyarakat Mengerti bahwa seluruh proses azas transparansi dan meminimalisir konflik kepentingan sudah dilaksanakan,” ungkapnya.