Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum memberikan pembekalan khusus kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program magang di Kemendagri yang dijalani Lucky sebagai tindak lanjut atas sanksi akibat perjalanannya ke luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri.
Dalam magang yang dijalaninya, Politikus NasDem itu mendapatkan materi soal bagaimana mengelola pemerintahan umum, politik dalam negeri, dan keamanan di wilayahnya. Selain itu, dia juga dijelaskan mengenai keberadaan dan manfaat adanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).Tak sampai di sana, Kemendagri juga memberikan materi terkait pentingnya memperkuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai pendukung pelaksanaan pemerintahan umum.
Selain itu, Lucky Hakim juga dibekali materi terkait arah kebijakan dan strategi pembinaan politik serta pemerintahan umum, terutama dalam mendukung Asta Cita dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi penjelasan itu, Lucky Hakim menyampaikan terima kasih atas materi yang telah diberikan.
Ia mengaku bahwa selama menjalani proses magang di Kemendagri selalu mendapatkan pengetahuan baru. “Saya dapat ilmu-ilmu baru,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi pendalaman tata kelola politik pemerintahan selama tiga bulan kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim buntut pelesiran ke Jepang. Keputusan itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto setelah melakukan pendalaman selama kurang lebih satu pekan.
“Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu tiga bulan dan paling tidak satu hari dalam seminggu Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” kata Bima Aryakepada wartawan, Selasa (22/4/2025).
Dia menerangkan, Lucky Hakim diminta untuk membagi tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah dengan pendalaman tentang tata kelola politik pemerintahan di lingkungan Kemendagri.
“Bupati diminta untuk hadir langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di keseluruhan komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Jadi Pak Bupati akan mengikuti misalnya kegiatan dan paparan dari direktur jenderal politik dan pemerintahan umum, direktur jenderal keuangan daerah, Bangda, dan lain-lain,” ujar dia.
“Jadi keseluruhan komponen dari Kementerian Dalam Negeri nanti akan memberikan materi dan meminta Pak Bupati untuk mengikuti itu dan tentunya dengan pengaturan antara tugas pokok beliau sebagai kepala daerah dan juga sanksi yang dijatuhkan,” sambung dia.
Bima menerangkan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Inspektorat menemukan fakta bahwa Bupati Indramayu Lucky Hakim tidak mengetahui aturan tentang kewajiban untuk menyampaikan permohonan izin ke luar negeri bagi kepala daerah dalam kondisi apapun, kemanapun, dengan tujuan apapun.
“Jadi Bupati Indramayu tidak memahami adanya peraturan tersebut,” ujar dia.
Selain itu, Bima menambahkan, tidak ditemukan adanya penggunaan dari APBD untuk keseluruhan perjalanan dari Bupati Indramayu.
Terkait kejadian ini, Kementerian Dalam Negeri meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran.
“Bagi semua bahwa cuti bersama itu adalah untuk rakyat dan bukan untuk pejabat. Kepala Daerah adalah tugas pelayanan publik tanpa henti yang harus dipahami oleh seluruh Kepala Daerah,” ujar dia.
Dia mengingatkan seluruh Kepala Daerah wajib untuk mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Dalam Negeri.
“Apapun tujuannya, kemanapun tujuannya, dan kapanpun pelaksanaannya, wajib. Apabila kemudian ditemukan ada pelanggaran, maka tim inspektorat akan menindaklanjuti dan mendalami berdasarkan kesalahannya dan fakta-fakta tadi,” tandas dia.