Tepat Jumat 30 Juni 2025, Gubernur Jakarta Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno, menandai tonggak 100 hari kerja pertama mereka sejak dilantik pada 20 Februari lalu.

Bagi sebagian orang, seratus hari mungkin sekadar angka. Namun bagi keduanya, ini adalah ujian awal untuk membuktikan bahwa janji-janji kampanye bukan sekadar slogan kosong.

Mantan Sekretaris Kabinet itu, dalam menunaikan tanggung jawabnya bersama Rano Karno, menegaskan bahwa tak ada waktu untuk berleha-leha dalam membangun Jakarta. Ia sempat berjanji akan segera merealisasikan 40 program percepatan (quick wins) dalam 100 hari kerja.

Hal ini tentu menjadi sorotan, salah satunya yang memantau adalah lembaga penelitian, Indikator Politik Indonesia, yang telah merilis hasil survei mereka yang berjudul ‘Evaluasi Publik atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa’.

Survei yang dilakukan 12-19 Mei 2025 itu memotret 60% responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Pramono Anung, dan 60,5% merasa puas terhadap kinerja Rano Karno.

Namun, tingkat kepuasan terhadap keduanya masih berada di bawah beberapa gubernur lain di Pulau Jawa. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencatat tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7%. Disusul Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, dengan 83,8%, serta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang meraih angka kepuasan publik sebesar 75,3%.

Tak hanya hasil survei yang dipandang tak memuaskan, Koalisi Masyarakat Sipil juga mencatat, 100 hari seharusnya menjadi wajah awal tonggak perubahan. Tetapi janji ‘Jakarta Menyala’ justru terancam padam oleh pola reaktif tanpa arah jelas.

Mereka diganjar rapor merah dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari gabungan sejumlah elemen, seperti Green Peace Indonesia, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Urban Poor Consortium (UPC) dan LBH Jakarta.

“100 hari Pramono Anung dan Rano Karno memimpin Jakarta, namun program awal mereka dalam Instruksi Gubernur Nomor e-0001 Tahun 2025 belum menyelesaikan masalah mendasar warga. Pelayanan publik masih lambat, pengaduan masyarakat jarang ditanggapi, dan berbagai persoalan lama terus terbengkalai,” tulis keterangan resmi Koalisi Masyarakat Sipil seperti dikutip dari situs resmi Greenpeace Indonesia, Selasa (3/6/2025).

“Kebijakan Pram-Doel justru mengulang pola lama yang mengesampingkan hak dan partisipasi warga, mengabaikan urgensi lingkungan, serta mengadopsi solusi jangka pendek yang jauh dari keberlanjutan,” kritik koalisi.

Diminta Lebih Inklusif dan Partisipatif

Dalam dokumen yang diunggah, terdapat delapan poin program kerja yang menjadi kategori penilaian. Hasilnya, tidak ada yang memenuhi standar minimal score 75. Semua berada di bawah rata-rata bahkan ada yang dianggap nol besar.

“100 hari memang waktu yang sangat singkat, tapi sangat menentukan arah kebijakan dan pembangunan kota oleh pemimpinnya,” jelas Masyarakat Sipil sebagai catatan perbaikan untuk keduanya.

Koalisi Masyarakat Sipil berharap, dengan nilai yang diberikan di 100 hari pertama ini, keduanya dapat mengevaluasi kinerja agar menjadi lebih baik.

“Tingkatkan lagi perencanaan pembangunan kota yang lebih inklusif dan partisipatif, sehingga sesuai dengan kebutuhan warga 5 tahun mendatang,” tandas catatan rapor merah untuk Pramono dan Rano.

Berikut delapan poin yang menjadi rapor merah Pram-Rano termasuk rekomendasinya:

1. Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil: Nilai 20
2. Pengelolaan sampah: Nilai 10
3. Pemenuhan lapangan kerja: Nilai 20
4. Program Kampung Bayam: Nilai 20
5. Reforma agraria perkotaan: Nilai 20
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum: Nilai 0
7. Pelayanan publik dan birokrasi: Nilai 10
8. Penanganan penggusuran: Nilai 30

Adapun mereka memberikan sejumlah rekomendasi, diantaranya:

1. Rekomendasi Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil: Pada program 100 hari, tanggul seakan dijadikan solusi tunggal dan permanen dari permasalahan pesisir Jakarta. Padahal, revitalisasi mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil harus dijadikan solusi utama dengan beban investasi ringan dan berkelanjutan.
2. Rekomendasi Pengelolaan sampah: RDF Rorotan dijadikan solusi utama pengelolaan sampah yang sebenarnya jadi cara menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Angkutan dan tempat pembuangan akhir terpilah, menekan produksi sampah dari hulu, dan insentif bagi UMKM ramah lingkungan dapat menjadi upaya untuk mengelola sampah sejak hulu tanpa menimbulkan masalah baru.
3. Rekomendasi Pemenuhan lapangan kerja: Meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK dan minimnya perhatian terhadap pekerja sektor informal, menambah rangkaian beban lapangan kerja di Jakarta. Green Jobs jadi solusi berkelanjutan bagi lingkungan dan lapangan kerja Jakarta. Pemprov Jakarta harus bisa menjamin dengan memberikan pelatihan yang memadai, serta mendorong investasi ramah lingkungan untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
4. Rekomendasi Program Kampung Bayam: Meskipun telah dicantumkan dalam program 100 hari kerja, namun hingga saat ini permasalahan hunian di Kampung Bayam belum juga selesai. Segera buka akses huni kampung bayam berdasarkan musyawarah dengan seluruh warga.
5. Rekomendasi Reforma agraria perkotaan: Penyegaran struktur Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jakarta dengan melibatkan masyarakat kampung kota ke dalamnya.
6. Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum: Prioritaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bantuan Hukum dan pastikan perubahan pasal bermasalah sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil.
7. Rekomendasi Pelayanan publik dan birokrasi:Evaluasi pejabat yang tidak berkoordinasi kerja dengan baik. Jangan sampai koordinasi kerja buruk in berdampak pada pelanggaran HAM sebagaimana terjadi pada warga Menteng Pulo
8. Rekomendasi Penanganan penggusuran: Segera cabut Pergub 207/2016 yang kerap dijadikan alat untuk menggusur paksa warga.

Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno, enggan ambil pusing. Menurutnya, kinerja 100 hari pertama memang tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, wajar jika masih banyak yang merasa belum puas.

Namun demikian, Rano mengklaim ada pondasi kuat yang sudah dibenahi dalam 100 hari pertama masa kerjanya. Salah satunya, ketimpangan atau disparitas ekonomi.

“Kita memang tidak merubah visi besar, kita tidak merubah Jakarta (dengan) melebarkan jalannya atau (membangun) gedung dan sebagainya tidak, tapi lebih kepada pak gubernur sering bicara disparitas di Jakarta ini cenderung kaya dengan miskin terlalu jomplang misalnya paling basic hampir 6 ribu sekian ijazah anak-anak kita tidak terambil karena ekonomi itu kan simpel, tapi kita lakukan itu,” kata dia di Kompleks Balai Kota Jakarta, Senin 2 Juni 2025.

“Kemudian KJP dari 500 ribu sampai 700 ribu sekian memang tidak kolosal, kita menguatkan pondasi saja,” ucap Wagub Rano Karno menambahkan.

Rano menambahkan, hal sederhana tapi mendasar lain sebagai pondasi adalah JAKI yang diperbaharui. Mengingat fungsinya yang krusial untuk berbagai hal, maka fitur di JAKI kini dipastikan lebih lengkap. 

“Kemarin kita meng-upgrade JAKI karena kepentingan semakin banyak, ambulans dan segala macam. Artinya kita tidak membuat bangunan mewah tidak, tapi penyusunan lima tahun ini kita membangun,” jelas Rano. 

Rano mengakui, hanya ada 40 program dari sekian banyaknya agenda yang hendak dikerjakan selama lima tahun. Namun 40 program tersebutlah yang dipastikan akan menjadi pondasi untuk lima tahun mendatang.

“Untuk 100 hari hanya 40 program, bukan yang besar-besar, yang paling pondasi,” Rano menandasi.

Sudah Bekerja dan Bukan Lip Service

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan, mereka sudah bekerja dengan ukuran yang sudah ditentukan.

“Kita kasih contoh misalnya dalam 100 hari kerja Pramono-Rano dari 500 ribu penerima manfaat KJP menjadi 700 ribu lebih penerima manfaat, dalam waktu yang singkat naik menjadi 200 ribu penerima. Artinya 200 ribu jiwa anak usia sekolah yang tadinya memilih kesulitan terkait dengan pendidikan terbantu. Ada tambahan terkait itu,””Begitu juga dengan KJMU yang sekarang totalnya 16 ribu dan sudah mulai dibagikan. Bahkan manfaatnya nanti bukan hanya sampai S1, tapi sampai S3,” sambungnya.

Selain itu, untuk lapangan pekerjaan sudah diadakan job fair di setiap kecamatan yang memang dilakukan untuk bagaimana supaya membuka opsi-opsi alternatif lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta yang membutuhkan.

“Dan juga di internal Pemprov membuka lowongan untuk 1.100 PPSU dan 1.000 anggota Damkar baru yang akan dibuka dalam waktu dekat. Terkait dengan itu banyak hal lagi yang kita, di Pemprov sudah lakukan,” jelas Chico.

Meski demikian, dengan jumlah penduduk di Jakarta dengan beragam etnis, ketidakpuasan itu wajar saja muncul.

“Namun secara fair seharusnya dinilai terkait dengan hal-hal yang sifatnya memang menjadi tugas gubernur. Bukan sekedar lip service atau melalui hal-hal yang tidak terkait dengan ukuran kinerja. Karena 100 hari juga bukan waktu yang panjang untuk dapat menilai itu semua,” ungkap dia.

“Kami berharap masyarakat juga bisa menilai secara objektif. Mas Pram dan Bang Doel bekerja by system, by program. Dan untuk 100 hari kerja pertama ini apapun yang menjadi target itu bukanlah final, tetapi berkelanjutan,” jelasnya.